Anggota Komisi III Minta Penegak Hukum Tegas Berantas Ponsel Ilegal

Jakarta - Peredaran ponsel ilegal alias black market (BM) di Indonesia semakin tinggi. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menyebut masalah ponsel ilegal ini bukan lagi persoalan regulasi.

"Gadget sudah bukan masalah regulasi, melainkan masalah penegakan hukum," ujar Taufiqulhadi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: Perangi Ponsel BM, DPR Dukung Kominfo Terapkan Regulasi IMEI

Taufiqulhadi mengatakan, menurut undang-undang, kasus ponsel ilegal sudah masuk dalam kasus pemalsuan. Dia pun meminta aparat penegak hukum lebih tegas memberantas peredaran ponsel ilegal di Indonesia.

Apalagi, kata Taufiqulhadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah mengungkapkan total kerugian negara bisa mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, ponsel ilegal dinilai 'mematikan' produsen resmi dengan 'membanting' harganya di pasaran.

Baca juga: Indonesia-Malaysia Bakal Survei Bareng Bikin Peta Tapal Batas

"Jika terbukti terjadi pemalsuan, kita akan meminta aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi pidana. Jika terkait dengan KUHP, ini masuk dalam tindakan kriminal ekonomi," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari. Menurut Eva, aparat penegak hukum harus tegas menegakkan aturan terkait peredaran ponsel ilegal.

Eva berharap, ke depan, pengawasan ekstra mesti dilakukan. Selain itu, ia mendorong agar ada regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk menekan peredaran ponsel ilegal.

"Kami meminta sejumlah pihak, termasuk aparat penegak hukum, mengawasi peredaran ponsel BM. Kami juga mendukung Kominfo dalam mengimplementasikan regulasi IMEI agar industri ponsel Tanah Air menjadi sehat," kata politikus PDIP itu. (mae/jor)