Mengapa Pengangguran Banten Duduki Peringkat Tertinggi di RI?

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui bahwa praktik percaloan tenaga kerja jadi penyumbang maraknya pengangguran di Banten. Di daerah ini, ada 496 ribu pengangguran atau 8,52 persen pada Agustus 2018 dan tertinggi se-Indonesia.

Wahidin mengatakan, ia mengetahui salah satu pabrik menarik uang Rp 4 juta bagi. Tapi, praktik ini menurutnya dilakukan perorangan dan pemerintah daerah tidak bisa intervensi.

"Saya sudah punya data, Nikomas itu termasuk. Masyarakat di situ tersaingi ketika mau masuk (kerja) dimintai Rp 4 juta. Tapi kalau perilaku pabrikan atau personal-personal bukan kayak kepala dinas," kata Wahidin kepada wartawan di Serang, Banten, Selasa (6/11/2018).

Bahkan, katanya ada warga di desa Kibin, Kabupaten Serang yang tidak punya kesempatan kerja akibat adanya praktik tersebut. Ia juga mendengar ada oknum di kantor-kantor desa yang berpraktik menjadi calo tenaga kerja dengan meminta bayaran.

"Saya dengar, tapi (itu) saya no comment," ujarnya.

Ia melanjutkan, sebetulnya angka 8,52 persen pengangguran per Agustus 2018 di Banten turun satu digit dibandingkan periode yang sama di tahun lalu pada angka 9,9 persen. Tapi, meski turun, Banten secara nasional masih berada di ranking pertama. Begitu pun dalam survei kemiskinan, Banten menurutnya ada di posisi terendah ke-4 se Indonesia.

Baca juga: Pengangguran di Desa Naik Tipis, Darmin: Dana Desa Tidak Instan

Sementara, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Leo Agustino mengatakan, pengangguran sebetulnya jadi masalah utama di Banten. Tidak mudah menyelesaikan masalah ini jika menggunakan penyelesaian dimensti tunggal.

Baca juga: Pengangguran di Banten Terbanyak Se-Indonesia, Ini Kata Gubernur

Gubernur, bupati, dan wali kota menurutnya harus menyelesaikan mulai dari dimensti fragmentasi ekonomi, mendorong kerja produktif, memperbaiki kualitas pendidikan, mendorong usaha rintisan di tingkat mikro sampai menengah. Pemda juga harus mempertimbangkan deregulasi agar investasi datang ke Banten. Dan mempertimbangkan membuka lapangan kerja dari sektor pariwisata yang saat ini luput dari perhatian berbagai pihak.

"Dan masih banyak lagi cara yang bisa dilakukan kepala dan wakil kepala daerah di Pemda," tegasnya. (bri/asp)