PDIP: Gugatan Kubu Prabowo ke Bupati Boyolali Berlebihan

PDIP: Gugatan Kubu Prabowo ke Bupati Boyolali Berlebihan

Elza Astari Retaduari - detikNews
Selasa, 06 Nov 2018 14:53 WIB
Hasto Kristiyanto (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Bupati Boyolali Seno Samodro dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Bawaslu karena memaki Prabowo Subianto buntut dari 'tampang Boyolali'. PDIP menilai gugatan kepada kadernya itu terlalu berlebihan.

"Gugatan yang ditujukan kepada Bupati Boyolali yang dilakukan oleh pendukung Prabowo berlebihan. Dari kasus tersebut, sebaiknya kita mengambil pelajaran tentang pentingnya tata krama politik dan perlunya bagi pemimpin politik untuk memahami kultur budaya bangsanya sendiri," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (6/11/2018).

Seno dilaporkan oleh Tim Advokat Pendukung Prabowo ke Bawaslu RI, Senin (6/11). Ia juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang warga yang didampingi oleh Tim Advokat Pendukung Prabowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alasan pelaporan adalah Seno memaki Prabowo saat demonstrasi aksi bela 'Tampang Boyolali' pada Minggu (4/11) di gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Jawa Tengah. Saat berpidato, Seno mengucapkan umpatan untuk Prabowo. Demo dilakukan warga Boyolali atas pernyataan Prabowo soal 'tampang Boyolali' yang dikaitkan dengan tidak bisa pergi ke hotel mewah.


Soal Seno yang ikut berdemo dan memberi pidato, menurut Hasto, itu adalah hal yang wajar. Demo tersebut juga dinilai sebagai bentuk peringatan kepada Prabowo agar tak sembarang berbicara.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar. Beliau mengawal rakyatnya. Dengan demikian, demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," sebut Hasto.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu pun mengomentari soal pernyataan 'tampang Boyolali' yang dilontarkan oleh Prabowo. Menurut Hasto, seorang pemimpin seharusnya menampilkan gagasan positif yang dapat membuat bangga rakyat.

"Dalam kontestasi politik yang bermartabat, isu terkait perbedaan kelas antara tampang kaya yang bisa masuk hotel, yang dikontraskan dengan lainnya, sebaiknya tidak perlu dilakukan," sebutnya.

"Gaya keras pidato Pak Prabowo dengan model 'kontrasting' kelas kaya dengan sebaliknya adalah kemunduran kualitas demokrasi. Pak Prabowo harus paham bahwa menjadi petani, pedagang pasar, tukang jamu, bahkan tukang sapu adalah kerja yang bermartabat selama dilakukan dengan penuh rasa percaya diri. Hal inilah yang seharusnya dilihat Pak Prabowo. Sayang beliau kurang memahami kultur timur seperti ini," lanjut Hasto.


Ia juga menganggap demo yang dilakukan warga Boyolali sebagai bentuk kehormatan. Hasto menyebut hal tersebut harus menjadi pelajaran soal pentingnya memahami budaya Timur dan tata krama, termasuk dalam berpolitik.

"Apa yang disampaikan Pak Prabowo hanya pas dalam budaya Barat. Mungkin karena Pak Prabowo lama hidup di luar negeri sehingga tidak memahami tepo sliro dalam budaya Jawa ataupun kurang paham budaya Indonesia karena masa kecilnya dibesarkan di negara Barat," papar Hasto.

Seperti diketahui, pidato 'tampang Boyolali' yang disampaikan Prabowo berujung panjang. Warga Boyolali turun je jalan dan memprotesnya.

Dalam aksi itu, Bupati Boyolali Seno Samodro dan warga sempat memaki Prabowo dengan bahasa Jawa. Kader PDIP itu lalu diperkarakan oleh pendukung Prabowo. (elz/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads