Pemerintah Bahas Zona Merah Hunian di Sulawesi Tengah

Jakarta - Pemerintah sedang membahas wilayah rawan bencana yang tidak dapat dihuni di Palu, Sigi, dan Donggala. Warga yang terdampak gempa dan tsunami di tiga daerah di Sulawesi Tengah itu nantinya akan direlokasi dari zona merah tersebut.

"Saya barusan mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Wapres langsung dan mengundang kementerian lembaga terkait, bahkan juga kita undang Pemda Sulteng baik provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak gempa bumi," ujar Menko Polhukam Wiranto di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Korban Gempa-Tsunami Palu akan Direlokasi ke 3 Daerah

Rapat tersebut juga membahas penyelesaian perencanaan kembali rumah-rumah warga yang terdampak gempa dan tsunami di Sulteng. Pemerintah tak akan membangun hunian di zona merah.

"Daerah merah artinya daerah-daerah yang tidak mungkin kita bangun kembali perumahan di situ. Karena setiap saat bisa kena gempa lagi. Untuk apa kita membangun suatu lokasi, suatu perumahan-perumahan masyarakat yang risiko gempanya tinggi," katanya.

Badan Geologi nantinya akan melakukan kajian lebih mendalam untuk menetapkan zona merah di Sulawesi Tengah. Selain wilayah yang sudah terdampak gempa dan likuifaksi, Badan Geologi akan mengkaji wilayah lainnya.

Baca juga: Kisah Pengungsi Palu yang Sebulan Hidup di Kandang Bebek

"Dari sana kemudian akan kita lihat mana yang kemudian masyarakat yang harus kita pindahkan ke tempat-tempat aman. Jumlahnya kan ada, ini ketemu jumlahnya, ini (dipindahkan) ke tempat aman," tutur Wiranto.

Setelah mengetahui jumlah warga yang akan direlokasi dari zona merah, pemerintah akan membuat rencana pembangunan untuk permukiman warga. Pemerintah menargetkan dalam sebulan ke depan sudah diketahui daerah yang menjadi zona merah dan daerah yang akan menjadi tempat relokasi.

Baca juga: Setelah Diterpa Gempa Palu, Hastuti Kehilangan Anaknya di Lion Air

"Berapa jumlah yang harus kita pindahkan, itu semua kan perlu perencanaan yang matang. Rapat hari ini kita pastikan bahwa sebulan harus selesai penentuan lokasi pindah, karena itu menyangkut nanti tanah yang sudah HGU, sudah ada HGB, itu kan nanti proses akan diselesaikan oleh daerah dan pusat," ucapnya.

"Pusat tentu oleh menteri BPN dan Tata Ruang. Karena itu kembali lagi, bahwa perencanaan ini sungguh sangat penting untuk bisa mempercepat pembangunan-pembangunan di wilayah yang aman. intinya itu," lanjutnya. (nvl/jbr)