"Ada dinas yang kosong akan kita isi agar (roda pemerintahan) berjalan maksimal," kata Eka, usai menerima surat tugas sebagai Plt Bupati Bekasi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/10/2018).
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi terkait suap proyek Meikarta. Kasus tersebut turut menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kosongnya sejumlah posisi tersebut, dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan. Untuk itu, pihaknya akan segera mencari sosok pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh para tersangka.
"Kemarin pelayanan memang masih berjalan. Tapi kalau ada pimpinan (di instansi terkait) akan lebih baik. Perizinan, PUPR dan Damkar tiga dinas itu," ungkap dia.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan pembenahan secara internal agar kasus serupa tidak terulang. Dia juga meminta para pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi untuk tetap kompak.
"Pembenahan internal, jalin kekompakan bersama, memaksimalkan kembali roda pemerintahan Kabupaten Bekasi, kita akan satukan kekompakan untuk semua tugas yang ada di Kabupaten Bekasi. Kedisiplinan juga akan jadi prioritas," katanya.
Untuk kasus Meikarta yang saat ini sedang ditangani KPK, dia tidak ingin memberi banyak komentar. Pihaknya menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Dia juga mengaku belum melakukan komunikasi dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Meikarta lihat perkembangannya. Belum ada komunikasi dengan Ibu Neneng," ujar dia
Saksikan juga video 'Proyek Meikarta Jalan Terus Meski Tersandung Korupsi!':
(mso/mud)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini