Masuk Timses, Ini Cara Ketum Hipmi Gaet Milenial agar Pilih Jokowi

Jakarta - Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Bahlil Lahadalia, mengungkap cara menggaet suara kaum milenial. Yakni melalui penawaran program kewirausahaan untuk generasi muda.

"Pertama, bahwa sebelum Jokowi jadi presiden, jumlah pengusaha kita cuma 1,6% dari total populasi kita. Di akhir 2017, jumlah pengusaha sudah 3%. Artinya, Jokowi punya concern (perhatian) untuk bagaimana menambah jumlah pengusaha Indonesia," kata Bahlil kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Jokowi Kutip Game of Thrones, Timses: Milenial Banget

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu menyebut kaum milenial saat ini tertarik menjadi pengusaha dan Jokowi terbukti punya perhatian untuk menambah jumlah pengusaha di Indonesia. Bahlil menyebut, jika suatu negara ingin dikatakan negara maju, negara itu harus memiliki minimal 2% dari total pengusaha yang ada.

Bahlil juga menyebut Presiden Jokowi sempat bergabung dengan Hipmi dan menjadi seniornya. Saat Jokowi di Hipmi, Bahlil menyebut Jokowi selalu menaruh perhatian untuk mendapatkan modal tanpa agunan. Hal itulah yang menjadi strateginya untuk menggaet kaum milenial di kalangan pengusaha.

Baca juga: Relawan Generasi Milenial Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf

"Lalu juga ada program kemitraan antara pengusaha nasional dan daerah, lalu antara BUMN dengan pengusaha nasional dan daerah. Program kemitraan ini adalah bagian dari instrumen awal untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dan bersinergi dengan teman-teman di sana. Itu strategi," ungkapnya.

Selain itu, dia menyebut hampir 70 persen anak-anak muda di Indonesia bercita-cita sebagai pengusaha. Presiden Jokowi, disebutnya, terus melakukan mediasi membahas anak-anak muda itu.

Baca juga: Meski Tak Muda Lagi, Ma'ruf Amin Klaim Peduli Milenial

"Nah, kalau mereka mau jadi pengusaha, maka lapangan pekerjaan akan tercipta banyak. Bonus demografi ini kalau nggak bisa siapkan lapangan pekerjaan yang banyak ini bisa jadi persoalan baru. Nanti pada puncaknya 2035 itu usia produktif. Mereka pasti mengharapkan lapangan pekerjaan," kata Bahlil. (dnu/dnu)