JK: APBN Sanggup Biayai Penanganan Gempa-Tsunami Sulteng

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sanggup untuk membiayai penanganan pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Bantuan internasional diterima karena banyak pemimpin negara yang menawarkan bantuan.

"Kalau soal dana Insyaallah APBN kita masih sanggup dan juga seperti Anda tahu, pemerintah membuka (bantuan internasional) karena ada banyak negara yang menelepon presiden dan juga kepada lembaga-lembaga lain maka pemerintah membuka," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2018).

Pemerintah dikatakan JK tidak pernah meminta bantuan dari internasional. Pemerintah hanya membuka kesempatan bagi dunia internasional yang ingin membantu.

"Kalau ada yang mau kasih kita tidak tutup. Kalau Lombok dulu kita tutup karena tidak terlalu besar, kalau ini (gempa Palu) kan besar," katanya.

Baca juga: 26 Negara dan 2 Organisasi Internasional Siap Bantu Palu

Sebagai Ketua Umum (Palang Merah Indonesia) PMI Pusat, JK lalu menjelaskan peran PMI dalam menangani gempa Palu. PMI akan bertugas di masa tanggap darurat, mulai dari penyelamatan dan evakuasi korban, penyediaan dapur umum, kesehatan pengungsi, hingga berbagai masalah mendasar di masa tanggap darurat.

"Yang paling fundamental itu katakanlah air, kita siapkan 20 mobil tangki, sudah di situ sebagian, jangan lupa yang begini. Coba kalau anda ada yang ke Lombok? Tinggal berapa organisasi sekarang yang kerja di Lombok? Tapi yang paling lama kerja nanti PMI. Orang sudah pulang, PMI masih ada di situ," jelasnya.

"Sama dulu di Jogja, PMI kerja setahun. Orang pasang bendera hanya seminggu, dua minggu, tapi setelah itu tinggalkan daerah. Tapi PMI tidak pernah meninggalkan daerah, sampai tuntas," lanjutnya. (nvl/fdn)