Ridwan Kamil Butuh Rp 300 T untuk Proyek Ambisius

Bandung - Pemprov Jabar membutuhkan dana mencapai Rp 300 triliun untuk mewujudkan sejumlah pembangunan infrastruktur di bidang transportasi. Tercatat ada sembilan proyek ambisius yang disiapkan.

Proyek itu antara lain reaktivasi empat jalur kereta api, penambahan panjang runway Bandara Internasional Jabar, road barrier berteknologi asa Korea Selatan, pembangunan Bandara di Sukabumi. Lalu pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, pembangunan Terminal Parung, jalur air di Cikarang-Bekasi Laut (CBL) dan Pelabuhan Patimban.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan dengan kebutuhan dana sebesar itu tidak bisa mengandalkan APBD yang hanya sekitar Rp 30 triliun per tahunnya. "Ini sangat ambisius, karena saya ingin Jabar jadi daerah termaju. Urusan duit 300 triliun rupiah. Ini tidak mungkin dari APBD saja. Tapi saya semangat bisa karena ada rumusnya," kata Emil, sapaan Ridwan, saat acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (27/9/2018).

Sebab itu, dia meminta adanya pembagian tugas untuk mewujudkan sejumlah proyek tersebut. Mantan wali kota Bandung ingin anak buahnya di lingkungan Pemprov Jabar bekerja cepat, sehingga perubahan yang diinginkan terwujud dalam waktu lima tahun ke depan.

"Saya akan cari terobosan-terobosan. Tidak hanya di level teori, tapi juga dari pendanaan. Karena saya ingin 2023 bisa melihat ekonomi Jabar gerak luar biasa," tuturnya.

Emil menegaskan pembangunan infrastruktur khususnya bidang transportasi sangat penting demi meningkatkan konektivitas antar daerah. Karena tanpa adanya konektivitas pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat.

"Tanpa konektivitas tidak ada pertumbuhan ekonomi," ujar Emil.

Pakar Transportasi ITB Johnny Patta menilai berbagai proyek yang akan dijalankan tepat untuk dijalankan. Apalagi berbagai proyek tersebut diambil dengan melihat kebutuhan di masyarakat.

"Saya pikir Pak Gubernur memulai dengan tepat sekali. Memulai dengan isu di masyarakat dan ditangkap media. Jadi akan lebih tepat terwujud. Di RPJMD juga menangkap isu-isu itu," kata Johnny. (mso/bbn)