NasDem Dorong Anies Terbitkan Perda Peruntukan Pulau Reklamasi

Jakarta - Fraksi NasDem DPRD DKI mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat peraturan daerah (Perda) terkait peruntukan pulau reklamasi yang sudah terlanjur jadi. Alasannya, peruntukan pulau tersebut harus memiliki payung hukum.

"Tentu di dalam perjanjian kerja sama yang pernah diterbitkan sudah tercantum kriteria-kriteria daripada apa yang diperuntukkan. Bagaimana peruntukannya? Tentu harus diatur dalam suatu peraturan daerah," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat dihubungi, Rabu (26/9/2018) malam.

Baca juga: Pulau Reklamasi Berakhir di Tangan Anies

Perda tersebut nantinya diharapkan mengatur tata ruang peruntukan pulau reklamasi yang sudah dicabut izinnya oleh Anies. Begitu juga soal zonasi pulau tersebut.

"Makanya untuk apa itu nanti, yang menentukan bukan apa yang disampaikan gubernur, tapi peraturan daerah yang menetapkan rencana detail tata ruangnya yang menentukan itu jadi apa sehingga klop semuanya," sebutnya.

Baca juga: Izin Dicabut Anies, Begini Perjalanan Panjang Reklamasi di Jakarta

Sebelumnya, Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi Teluk Jakarta dan dicabutnya izin tersebut sudah melewati verifikasi secara detail di Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara Jakarta. Sedangkan, peruntukan pulau yang sudah terbentuk akan dipakai untuk kepentingan masyarakat.

"Tata ruang yang sudah jadi akan diatur dan digunakan sebaiknya untuk kepentingan masyarakat," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9).



Saksikan juga video 'Menko Luhut Ogah Tanggapi Proyek Pulau Reklamasi':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/fai)