Pimpinan KPK Jawab Busyro Soal Pertemuan Deputi-TGB Gerus Martabat

Jakarta - Pimpinan KPK menjawab kritik mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas soal pertemuan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli dengan mantan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). KPK memastikan tidak ada masalah di balik pertemuan itu.

"Itu bukan pertemuan pribadi, tapi dalam rangka perpindahan pejabat daerah yang biasanya dihadiri oleh Muspida. Pak Firli berangkat sudah atas persetujuan pimpinan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada detikcom, Rabu (26/9/2018).

Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang, mengapresiasi kritik tersebut. Dia memastikan pertemuan Firli dengan TGB tidak menggerus martabat KPK karena sudah atas persetujuan pimpinan.

"Terima kasih untuk semua pihak yang punya waktu mengingatkan KPK agar segala kebijakan taktis dan strategis di KPK diputuskan lewat kebijakan kolektif dan kolegial pada pimpinan berlima sehingga apa yang dimaksud dengan menggerus martabat KPK tidak akan ada karena pimpinan yang membuat kebijakan," ucap Saut.

Baca juga: Busyro Sayangkan Pertemuan Deputi-TGB: Bisa Gerus Martabat KPK

Meski demikian, Saut mengatakan pimpinan KPK memahami potensi konflik kepentingan bisa terjadi di setiap aktivitas pegawai KPK. Dia pun mengatakan semua kegiatan pegawai sudah diminta dilaporkan kepada pimpinan KPK.

"Pimpinan KPK sadar betul bahwa potensi conflict of interest itu bisa terjadi karena di setiap aktivitas pekerja KPK, besar atau kecil memiliki potensi conflict of interest-nya," ujar Saut.

"Melihat indikator itu, pemimpin unit harus peka karena conflict of interest yang bisa berpotensi berujung pada tindak pidana itu harus diatasi atau diminimalkan dengan banyak cara, misalnya melaporkan semua kegiatan di luar jam dan di dalam jam kerja," sambungnya.

Sebelumnya, Busyro menyayangkan sikap KPK yang pasif atas pertemuan Firli dengan TGB. Dia pun mengatakan pertemuan tersebut berpotensi menggerus martabat KPK.

"Untuk menjaga martabat KPK, itu mahal harganya. Tapi kalau ada kasus seperti ini lalu didiamkan saja, ini mengalami penggerusan martabat. (KPK) ini satu-satunya lembaga yang masih punya harapan," ucap Busyro di aula PP Muhammadiyah, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (25/9). (haf/dhn)