Bukan perkara mudah ketika kemudian Kementerian LHK bisa memenangi gugatan atas pelaku kejahatan pembakaran hutan dan perusakan lingkungan. Saat awal ditunjuk sebagai Menteri LHK, Siti Nurbaya membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan.
Direktorat ini bekerja sama dengan kepolisian serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menangani sejumlah kasus. Kemampuan penyidik juga terus ditingkatkan. Ditambah lagi saat ini banyak hakim di pengadilan yang menguasai undang-undang tentang lingkungan dan kehutanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami terus juga berusaha meyakinkan dan menjelaskan bahwa ini soal pengetahuan tentang lingkungan untuk hakim itu juga penting dan itu sekarang sudah berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung," kata Siti saat Blak blakan dengan detikcom yang tayang hari ini, Selasa (25/9/2018).
"Jadi kalau kita lihat makin ke sini, memang yang menang makin banyak. Kalau dulu kalah-kalah," lanjut peraih master dari International Institute for Aerspace Survey and Earth Sciences, Enschede, Belanda, itu.
Setelah hukum benar-benar ditegakkan, jumlah kasus pembakaran hutan dan illegal logging pun berkurang. Untuk kasus illegal logging, misalnya, pada 2015 masih ada jutaan hektare. Namun pada 2016 berkurang menjadi tinggal 600 ribuan dan pada 2017 tinggal sekitar 470 ribu hektare.
(erd/jat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini