Survei LSI: Aksi 212 Buka Keran Naiknya Intoleransi

Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei soal tren persepsi publik tentang demokrasi, korupsi, dan intoleransi. Hasil survei yang didapat menunjukkan ada peningkatan soal intoleransi sejak 2016 sampai 2018.

"Tahun 2018 ada kenaikan intoleransi muslim terhadap nonmuslim jika membangun tempat ibadah," kata Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

LSI melakukan survei jika nonmuslim mengadakan kegiatan keagamaan di daerah warga muslim. Hasilnya, 54 persen warga muslim tidak keberatan jika nonmuslim membuat acara keagamaan di daerahnya.

Baca juga: Yenny Wahid: Jangan Pakai Isu SARA di Pilpres

Dibuat juga survei jika nonmuslim membangun tempat ibadah di sekitar daerah yang didominasi warga muslim. Hasilnya, 52 persen muslim keberatan.

Selanjutnya dilakukan juga survei jika nonmuslim menjadi pejabat, dari bupati, gubernur, wakil presiden, sampai presiden. Hasilnya, 52 persen warga muslim keberatan jika nonmuslim menjadi bupati dan gubernur. Sedangkan untuk wakil presiden, ada 55 persen warga muslim yang keberatan. Dan 59 persen keberatan jika negara dipimpin tokoh nonmuslim.

"Ini intoleransi politik. Kalau tadi sosiokultural, kalau sekarang intoleransi politik," ujar Burhanuddin.

LSI juga melakukan survei jika warga muslim yang membangun tempat ibadah di daerah yang mayoritas warga nonmuslim. Hasilnya, 84 persen tidak keberatan. Sekitar 78 persen warga nonmuslim juga tak keberatan jika punya bupati dan gubernur muslim. Sebanyak 86 persen nonmuslim tak keberatan juga punya presiden muslim.

Dari data yang didapat, Burhanuddin mengatakan aksi 212 bukan puncak dari intoleransi, melainkan justru menjadi keran munculnya intoleransi lainnya.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Alumni UI Luncurkan Aliansi UI Toleran

"Aksi 212 bukan merupakan puncak radikalisme, tapi 212 buka keran naiknya intoleransi. Minimal kita punya perbandingan di akhir 2016 awal 2017," terang Burhanuddin.

Survei ini dilakukan kepada warga Indonesia yang punya hak pilih pada pemilu, yakni yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Survei dilakukan pada Agustus 2018 dengan sampel 1.520 responden. Metode yang dipilih adalah multistage random sampling.

Margin of error sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka pewawancara. Satu pewawancara bertugas ke satu desa yang terdiri dari hanya 10 responden.

Pengambilan survei ini juga dilakukan dengan quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20 persen. Hasilnya, tidak ditemukan kesalahan. (idn/rvk)