NasDem Tegaskan Sanksi Jika Wabup Sleman Ogah Jadi Jurkam Jokowi

Sleman - Ketua DPD Nasdem Kabupaten Sleman, Surana, mempertanyakan loyalitas Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, sebagai kader Nasdem. Surana mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Sri tetap enggan menyanggupi posisi sebagai Jurkam Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi loyalitasnya sejauh mana jika kader NasDem tidak mendukung Pak Jokowi. Bu Sri itu kader NasDem, harus loyal dan tunduk atas perintah koalisi menjadi jurkam," kata Surana, ketika dihubungi detikcom, Senin (24/9/2018).

Surana menyebut internal NasDem Sleman memang belum menginstruksikan secara khusus kepada Sri untuk menjadi jurkam. Namun, Tim Kampanye Daerah Jokowi DIY telah memerintahkan para semua kepala daerah dari parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi jurkam dalam Pilpres 2019.

"Nasdem masuk koalisi, ada di tim kampanye daerah, instruksi koalisi sama dengan instruksi Nasdem, harus dilaksanakan. Semestinya Bu Sri mau jadi jurkam dan tunduk perintah itu karena kepala daerah bisa mengambil cuti jika jadi jurkam," ujarnya.

Baca juga: Tinggalkan PDIP, Wabup Sleman Belum Putuskan Jadi Jurkam Jokowi

Surana pun menyinggung ancaman sanksi jika kader NasDem melanggar perintah atau aturan internal partai. Partai tidak segan memberi sanksi bagi Sri meskipun dia kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem Sleman.

"Setiap kader harus taat, ada sanksinya jika melanggar aturan atau perintah. Seluruh kader perlakuannya sama jika melanggar, nanti sanksi dilihat sejauh mana tingkat pelanggarannya," tandasnya.

Baca juga: Wabup Sleman Belum Putuskan Jurkam Jokowi, Nasdem Bicara Sanksi

Surana menambahkan pihaknya secepatnya akan menemui Sri untuk konfirmasi ulang apakah bersedia menjadi jurkam atau tidak. "Saya belum dapat keterangan langsung dari Bu Sri, secepatnya saya akan menemui Bu Sri," ungkapnya.



Tonton juga 'Mendagri: Kepala Daerah Sah-sah Saja Kampanye Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

(mbr/mbr)