"Kami juga sangat menyayangkan kalau ada yang melaporkan dana kampanye hanya mau memenuhi tanggung jawab tanpa disertai komitmen akuntabilitas. Ada yang menggunakan dana kampanye hanya untuk mengaitkan karena nomornya 4 misalnya atau nomor 2 atau 3, lalu dana yang dilaporkan adalah simbolisasi itu, padahal bukan," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
"Bagi kami, itu momentum mengedepankan akuntabilitas transparansi di depan publik," imbuh Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi kami, laporan dana kampanye misalnya, karena kami nomor 1, itu Rp 10 miliar, itu tidak, tapi kami jadikan tanggung jawab kami menyampaikan apa adanya ke depan publik," tutur Hasto.
Ia enggan mengomentari soal dana awal kampanye pasangan nomor urut 2 pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kami tidak berkomentar soal status rekening awal, saldo awal dana kampanye dari pasangan lain," ucapnya.
Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi sudah melaporkan dana kampanye awal ke KPU. Dana awal kampanye Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 11,9 M dan dana kampanye Prabowo-Sandi Rp 2 M.
Timses Jokowi-Ma'ruf mengatakan besaran dana Rp 11,9 miliar tersebut berasal dari sumbangan partai politik koalisi dan perusahaan. Dana kampanye sebesar Rp 8,5 miliar ada di kas rekening khusus, sedangkan Rp 3,4 miliar sisanya untuk membeli barang dan kas tim kampanye.
Sementara itu, timses Prabowo-Sandi mengatakan dana Rp 2 miliar itu berasal dari duit pribadi pasangan calon. Prabowo dan Sandi masing-masing menyumbang Rp 1 miliar. (elz/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini