"Demokrat perlu mengantisipasi munculnya implikasi negatif dari ketidakikutsertaan Demokrat dalam menandatangani deklarasi damai," kata pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernades saat dihubungi, Minggu (23/9/2018) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demokrat perlu antisipasi misal dengan mengirimkan surat pertanyaan yang menunjukkan kesiapan Demokrat dalam berkampanye damai (sebagai pengganti tak teken deklarasi)," jelasnya.
Baca juga: SBY WO Saat Kampanye Damai, Ini Respons KPU |
Arya memandang sikap WO SBY itu sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara pemilu. Dia pun mengatakan seharusnya penyelenggara pemilu bisa mengantisipasi hal yang menjadi penyebab timbulnya protes SBY tersebut.
"Saya kira apa yang dilakukan SBY adalah bentuk protes keras terhadap munculnya atribut partai dan pendukung capres, dalam deklarasi kampanye damai seharusnya bisa diantisipasi penyelenggara pemilu," kata dia.
Selain itu, dia menganggap rencana SBY mengajukan keberatan ke Bawaslu sebagai langkah yang baik. Dia juga mengatakan hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi publik agar percaya mengenai mekanisme hukum.
"Rencana SBY mengajukan keberatan ke Bawaslu tentu langkah yang baik bagi pembelajaran untuk publik agar percaya pada mekanisme hukum untuk menangani suatu masalah," imbuhnya.
Baca juga: Ini Alasan SBY WO dari Kampanye Damai |
Sebelumnya, SBY meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019. Dampaknya, SBY tak ikut meneken komitmen kampanye damai. Aksi ini disebabkan ada atribut partai dan ormas pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam acara deklarasi kampanye damai itu.
"Belum kami masuk di situ, acara udah selesai, sehingga deklarasi pun kami tak bisa naik. Kami tak bisa tanda tangan," kata Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).
Saksikan juga video 'SBY WO di Kampanye Damai, Prabowo: Saya Agak Santai':
(zap/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini