.webp)
Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Muhammad Wafid, menyampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (22/9/2018).
Disebutkannya, penetapan Silo sebagai daerah pertambangan ada pada lampiran IV Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018. Kepmen itu terbit karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan ke Kementerian ESDM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepmen diterbitkan setelah adanya usulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No 545/981/119.2/2016 tertinggal 29 Februari 2016 Perihal Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam," kata Wafid.
Namun, Kepmen ESDM saja tak cukup menjadi landasan beroperasinya pertambangan di Silo. Harus ada pelelangan wilayah usaha pertambangan oleh Pemprov Jatim sebagai landasan menambang di Silo. Harus ada pula Keputusan Gubernur Jatim terkait penetapan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Tanpa adanya proses lelang dan Keputusan Gubernur tersebut maka segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah Silo dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal," kata Wahid.
Bila Jember tak mau ada aktivitas penambangan di Silo, maka Pemprov Jatim tak perlu mengadakan lelang wilayah usaha pertambangan. Juga, agar penambangan di Silo benar-benar tak dilakukan, pencabutan wilayah Silo dari lampiran IV Kepmen ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 dapat dilakukan. Namun pencabutan wilayah Silo dari Kepmen itu perlu didahului oleh usulan dari Pemprov Jatim ke Kementerian ESDM.
"Setelah adanya usulan peninjauan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang mengusulkan penetapan wilayah Silo sebagai Wilayah Usaha Pertambangan," tutur Wafid.
Wafid menjelaskan, Bupati Jember Faidah telah menemui Menteri ESDM Jonan pada Kamis (20/9) kemarin. Faida telah menyiapkan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menjawab aspirasi masyarakat serta dinamika yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Jember.
(dnu/bar)
