.webp)
Pemerintah melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penghargaan kepada 93 entitas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini terbaik WTP sebanyak lima kali seperti tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Kemenko PMK meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2013-2017. Penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan diterima oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial TB. A. Choesni dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, Kamis (20/9/2018).
"Kami keluarga besar Kemenko PMK mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini adalah komitmen kami untuk mengelola keuangan negara sesuai dengan amanah rakyat," ujar Choesni dalam keterangannya.
 Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 yang digelar Kamis (20/9/2018) / Foto: Kemenko PMK Foto: adv |
Ditambahkan Choesni, Menko PMK juga berpesan agar penghargaan ini memicu semangat untuk terus bisa mempertahankan capaian dan meningkatkan kinerja.
"Dalam setiap kesempatan, Ibu Menko selalu menekankan kepada seluruh jajaran internal Kemenko PMK maupun K/L lingkup Koordinasi PMK agar betul-betul profesional dan transparan mengelola keuangan negara demi melaksanakan pembangunan manusia", tambah Choesni.
Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 mencatat kementerian/lembaga (K/L) yang kembali meraih opini WTP dan mempertahankan capaian opini WTP atas hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016. Capaian opini tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah K/L dan pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya.
Untuk tahun 2017, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L dari yang sebelumnya hanya 73 K/L pada tahun 2016. Sementara, pemda yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411, dari 374 pada 2016.
Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat. Terutama untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.
Rakernas ini juga diselenggarakan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance and clean government). Pada kesempatan yang sama, dilakukan peluncuran dan bedah buku 'Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dari Masa ke Masa' sebagai sumbangsih literasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
Rakernas juga diramaikan dengan talkshow yang menghadirkan pembicara antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan sejumlah tokoh nasional, dan dimoderatori oleh Wakil Menteri Keuangan. Rakernas dihadiri oleh para menteri/pimpinan lembaga, kepala daerah, sekretaris jenderal kementerian/lembaga, aparat pengawasan intern pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait.
Baca berita lainnya dari Kemenko PMK di sini.
(adv/adv)
