BSSN Siap Amankan Pelaksanaan Pilpres 2019

Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin akan mengamankan pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden pada 2019 dari serangan siber.

Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan semua jenis teknologi dipersiapkan untuk membantu memperkuat sistem agar bebas dari serangan peretas atau hacker yang akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kami bertugas melakukan identifikasi kerentanan di bidang siber dengan kerja sama dengan unit siber kementerian atau lembaga. Dari hasil deteksi, kami lakukan proteksi untuk mengamankan Pemilu 2019," kata Djoko, Jumat (21/9/2018).

Djoko menuturkan pihaknya telah melakukan identifikasi secara berkala terhadap potensi keamanan siber dalam tahapan Pemilu 2019. Ia menekankan pentingnya sistem teknologi Informasi, kebijakan keamanan, regulasi internal, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mengamankan sektor-sektor vital di pemerintah dan publik.

Kendati sistem keamanan siber Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura, ia mengingatkan bahwa negara paling aman pun tidak luput dari serangan siber.

"Tidak ada negara satu pun di dunia yang aman dari serangan siber. Kita terus upayakan yang terbaik dan terus waspada serta selalu upgrade teknologi," ujarnya.

Ia menegaskan akan selalu menjaga netralitas lembaga yang ia pimpin dalam memasuki tahun politik Pemilihan Umum 2019. Kepala BSSN juga meminta rakyat Indonesia ikut berperan bersama dalam menangkal upaya-upaya jahat atas serangan siber yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi upaya pengamanan yang dilakukan BSSN dalam menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2019 dari ancaman kejahatan siber. Pasalnya, ancaman kejahatan siber berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kita patut apresiasi langkah dan antisipasi BSSN dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.

Ia mengatakan jaminan keamanan siber sangat dibutuhkan masyarakat karena serangan terhadap layanan internet penyelenggara pemilu oleh kelompok peretas dapat mempengaruhi hasil pemilu. (a2s/van)