"Kontrak politik? Bisa dibaca, (dalam pakta integritas) tidak ada yang mengharuskan kita memasukkan GNPF Ulama ke tim pemenangan. Tapi poin-poin khusus terhadap NKRI, UUD 1945, Pancasila, keberagaman kita, pemberantasan korupsi, itu adalah poin-poin pakta integritas," papar Sandiaga di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Baca juga: Disebut Ulama, Sandiaga Mengaku 'Ubaru' |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga juga bicara soal posisi kepala daerah di timses. Mantan Wagub DKI ini menyebut masih terdapat beberapa nama kepala daerah yang masuk timsesnya. Dia meminta kepala daerah itu tak dilibatkan menjadi anggota timses.
"Semalam saya lihat masih ada nama dua gubernur, ada beberapa wilayah dan bupati. Saya minta mereka fokus untuk mengelola wilayah," kata Sandiaga.
Menurut Sandiaga, ada 7-8 nama kepala daerah yang masuk timses. Sandiaga tak setuju karena khawatir bakal berpengaruh terhadap kinerja di pemerintahan.
"Kemarin ada 7 atau 8 (nama). Ya, pasti dari partai pengusungnya, ya. Jadi, saya lebih baik nggak usah sebut namanya. Tapi, sesuai kebijakan Prabowo-Sandi, kami ingin kepala daerah fokus untuk mengurus daerahnya," terang Sandiaga.
Tonton juga '17 Poin Pakta Integritas Prabowo-Ijtimak Ulama II':
(zak/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini