Rapat dengan PLN, DPD RI Dorong Terwujudnya Elektrifikasi Daerah 99%

Jakarta - Komite II DPD RI berharap pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu mewujudkan rasio elektrifikasi di daerah sebesar 99 persen di 2019. Apalagi sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum memperoleh pasokan listrik untuk kebutuhan sehari-harinya.

"Kita berharap program elektrifikasi pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, bisa terwujud dengan baik, bukan hanya slogan. Program ini masih berjalan dan kita siap mengawal, agar masyarakat pedesaan bisa menikmati listrik, terutama daerah 3T," kata Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardhana dalam keterangan tertulis, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Subsidi Energi Tahun Depan Naik Jadi Rp 157 Triliun

Hal tersebut disampaikan Aji saat melakukan rapat dengan Direksi PLN di Kantor PLN Pusat. Dalam kesempatan ini dirinya mengungkapkan bahwa di daerah-daerah masih sering terjadi permasalahan terkait listrik. Mulai dari belum teralirinya listrik, gangguan, ataupun seringnya pemadaman.

Lebih lanjut menurutnya, terkadang penyelesaian masalah-masalah tersebut juga memakan waktu yang cukup lama, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang membutuhkan listrik. Dirinya pun berharap agar masalah-masalah tersebut segera ditangani oleh PLN dan ke depannya dapat diminimalisir.

"Di daerah itu biasanya ada tiga yang dikeluhkan orang. Pertama listrik, kedua air, dan ketiga adalah jalan. Kalau air dan listrik ada perusahaan di daerah. Kalau PLN diomeli, mereka mesti lempar ke pusat," katanya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite II Charles Simaremare, menjelaskan bahwa di Papua masih terdapat ribuan desa yang belum mendapatkan listrik. Dirinya pun memberikan apresiasi atas program dari PLN yang bernama Papua Terang yang bertujuan untuk pemerataan listrik di Papua. Diharapkan ke depannya masyarakat seluruh desa di Papua dapat menikmati listrik.

"Papua mendapatkan program Papua terang. Ini bagian dari kerinduan masyarakat Papua supaya dari sekian ratus kecamatan yang belum menikmati listrik, dengan program ini akan terjawab. Kita harapkan 2019 semua terjangkau oleh listrik," kata Charles.

Sementara itu, Senator asal Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek mengeluhkan soal seringnya pemadaman listrik di daerahnya. Padahal listrik menjadi modal dalam aktivitas sehari-hari yang mengakibatkan perkonomian terganggu. Dirinya pun berharap agar pemadaman seperti itu tidak terulang lagi.

"Hampir tiap hari di RRI Sorong selalu ada pengumuman pemadaman listrik di Sorong. Karena Sorong akan masuk dalam kawasan ekonomi khusus, ke depannya pasti akan membutuhkan energi yang sangat besar," kata Mamberop.

Dalam kesempatan yang sama, Senator asal Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah mengatakan bahwa PLN harus mengkaji penggunaan nuklir sebagai pembangkit listrik. Menurutnya, nuklir menjadi pilihan yang potensial dalam mewujudkan listrik yang murah.

"Saya pikir PLTN itu harus diprioritaskan. Ke depan bisa kita gunakan sebagai leading sector PLN dan pemerintah, karena akan murah listrik. Soal pro kontra, mungkin kalau ditempatkan ke Jawa, yang rawan gempa, maka akan takut kejadian di Jepang terulang. Mungkin bisa ditempatkan di Kalimantan yang masih sepi," ucapnya.

Baca juga: Dear Warga Depok, PLN akan Mulai Pemadaman Bergilir di Cimanggis

Menanggapi hal di atas, Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN, Syamsul Huda menjelaskan bahwa tingkat rasio elektrifkasi saat ini sudah mencapai 97,13 persen, sedangkan rasio desa berlistrik sebesar 97,99 persen. Menurutnya, PLN akan terus berupaya mewujudkan target rasio elektrifikasi dari pemerintah sebesar 99 persen di 2019.

"Karena rumah tangga atau desa yang belum berlistrik ini medannya sangat sulit sekali, biaya yang diperlukan akan jauh lebih mahal dibandingkan desa yang dekat dengan perkotaan. Tapi kami juga tidak mengesampingkan desa tersebut, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan di seluruh desa di Indonesia," terang Syamsul.

Dirinya juga menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki program pra elektrifikasi melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke desa yang belum teraliri listrik. Program tersebut akan dijalankan di sebuah desa dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, lalu PLN wajib untuk mengaliri listrik ke desa tersebut. (ega/mul)