PPP Sebut Perselisihan Kemendag dan Bulog Karena Masalah Data

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar Saichu menyayangkan adanya debat terbuka antara Kementerian Perdagangan dan Bulog terkait kebutuhan impor beras. Menurutnya, hal ini seharusnya tidak terjadi jika mereka mempunyai data yang sama terkait stok dan kebutuhan beras di dalam negeri.

"Perselisihan Bulog dan Kemendag terjadi karena ketidakakuratan data soal produksi dan kebutuhan beras nasional. Seharusnya Kemendag, Bulog dan juga Kementan mempunyai data yang sama berkaitan dengan impor pangan, terutama beras," kata Iskandar, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Polemik Impor Beras, Istana: Jokowi akan Sampaikan Pada Waktunya

Politisi PPP ini meminta tiga instansi terkait impor beras ini bisa pegang satu data yang sama. Sebab menurutnya, cukup aneh jika beberapa instansi yang sama-sama berada di pemerintahan mempunyai data yang sama, namun mempunyai kebijakan berbeda yang saling menyangkal.

"Saya tidak menyalahkan ketiga institusi itu, makanya harus duduk bersama untuk menyamakan data dan cari solusi terbaik. Apalagi BPK juga menemukan persoalan data konsumsi beras nasional yang dikeluarkan BPS tidak akurat," kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur XIII yang meliputi Gresik dan Lamongan tersebut.

Baca juga: Ditanya soal Umpatan 'Matamu' dari Buwas, Mendag Balik Badan

Iskandar juga meminta setiap instansi bisa menurunkan ego masing-masing dan tidak berselisih terbuka di depan publik. Jika perselisihan ini masih terus berlangsung, ia meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mencari solusi berkaitan impor beras tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kemendag bersikukuh untuk impor besar, sementara Bulog sebagai pihak yang diizinkan untuk melakukan impor mengaku memiliki stok beras yang berlimpah. Bahkan gudang Bulog sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung beras impor masuk. (ega/mul)