.webp)
"Nggak usah Pak Jokowi (turun tangan). Kan ada Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Kalau soal data dan sebagainya, kan tugas Menko itu. Kita minta Menko untuk menyelesaikan," kata Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dalam perbincangan, Rabu (19/9/2018).
Lagi pula, sebut Johnny, tak ada masalah berarti dalam kegaduhan Buwas versus Mendag ini. Menurut dia, ini cuma soal kesalahpahaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan juga sebenarnya tidak ada masalah. Cuma soal penafsiran yang menyimpang saja," ujarnya.
Namun dalam hal ini dia membela Mendag. Johnny mengamini pernyataan Enggaristo yang mengatakan persoalan gudang bahan pangan bukan urusan pemerintah.
"Kalau soal gudang, itu urusan Bulog. Bukan urusan Mendag," sebut Johnny.
Alasannya, Mendag hanya dalam kapasitas memberikan izin impor sesuai keputusan pemerintah lewat rapat koordinasi Menko Perekonomian. Impor itu sepenuhnya dijalankan Bulog.
"Kenapa beritanya seolah-soalah Mendag yang bikin penambahan impor, kasih izin seenaknya? Kok begitu?" ucapnya.
"Ini manajemennya ada di Bulog. Jangan ke Mendag. Mendag nggak ada urusan gudang-gudang itu. Urusan dia (Mendag) adalah tersedia suplai stok pangan yang cukup di dalam negeri agar harga-harga pangan tidak melonjak. Itu urusan Mendag untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Itu tugas Mendag yang kaitannya dengan impor pangan. Jangan diputar-diputar," jelas Johnny.
Permasalahan antara Buwas dan Mendag Enggartiasto adalah tentang perkara menyewa gudang untuk menyimpan cadangan beras. Enggar mengatakan urusan menyewa gudang bukanlah urusan pemerintah. Mendengar perkataan Enggar, Buwas bingung. Buwas menyatakan seharusnya Bulog dan Kementerian Perdagangan berkoordinasi untuk menyamakan pendapat.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu, samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang, saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, matamu! Itu kita kan sama-sama negara," papar Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan.
Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan. "Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun.
Tonton juga 'Mendag Sebut Gudang Bulog Penuh Bukan Urusannya, Buwas: Matamu!':
(tsa/dnu)
