DJKI Serahkan Pencatatan Kekayaan Intelektual ke Warga Gayo

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk pertama kalinya menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi KIK Ekspresi Budaya Tradisional untuk Tari Sining Gayo kepada kustodian Masyarakat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Surat ini diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Ansaruddin Syarifuddin Naldin.

"Inventarisasi KIK merupakan hal yang penting sebagai perlindungan defensif dan dalam upaya pelestarian budaya, adat istiadat dan KI Komunal," ujar Molan K. Tarigan, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam keterangan tertulis, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: DJKI Mudahkan Peneliti Dapatkan Database Paten

Menurut Molan, hal ini penting dilakukan untuk menutup peluang negara lain yang ingin mengklaim KIK Indonesia. Karena menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 Pasal 38 menyatakan bahwa Hak Cipta atas EBT dipegang oleh Negara.

Selain itu, penyerahan surat itu, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Aceh juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua universitas yaitu Universitas Muhammadiyah Aceh dan Universitas Islam Negeri Arraniry tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Baca juga: DJKI dan Pemprov Lampung Kerja Sama Lindungi Kekayaan Intelektual

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Agus Toyib mengatakan bahwa melalui Universitas dapat berpartisipasi aktif dalam melindungi dan memanfaatkan KI dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah.

"Semoga kerja sama ini dapat semakin meningkatkan pemahaman, pelindungan dan pemanfaatan KI di Universitas khususnya dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Aceh pada umumnya," jelasnya.

Dalam kesempatan ini juga, DJKI menyosialisasikan pentingnya KI bagi tenaga pengajar dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh dengan narasumber, di antaranya Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurahman; Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, serta Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan K. Tarigan. (Humas DJKI, Sepetember 2018).

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang merupakan salah satu bagian pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dimiliki Indonesia perlu di inventarisasi, dijaga dan dipelihara sehingga aman dari pengakuan dan pembajakan negara lain.



(mul/ega)