FPI Ajukan Penangguhan Penahanan Anggota Penyebar Hoax Rusuh di MK

Jakarta - Bantuan Hukum FPI mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan atas anggotanya berinisial SAA yang diduga menyebarkan video hoax demo rusuh di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu masih dikaji polisi.

"Sudah. Ya dua-duanya (dari keluarga dan FPI)," kata Ketua Bantuan Hukum FPI Mirza Zulkarnaen saat dimintai konfirmasi, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Anggota FPI Sebar Hoax Kericuhan di MK, Kapolri: Itu Black Campaign

Mirza mengatakan kliennya berjanji tidak akan melarikan diri jika permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan. SAA juga, sambung Mirza, tak akan mengulangi perbuatan serupa.

"Tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan, gitu saja," ujarnya.

Mirza berharap polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut. Pasalnya, menurut Mirza, SAA hanya lalai dalam menyebarkan video hoax itu.

"Iyalah, kan nggak sengaja, itu lalai, nggak ada motif tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya resmi menahan SAA. Penahanan dilakukan atas pertimbangan subjektivitas penyidik.

"Ya. Subjektivitas penyidik (alasan penahanan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi.

Baca juga: Polisi: Anggota FPI Sebar Hoax Rusuh di MK agar Warga Ikut Demo

Polisi menetapkan SAA sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia diduga menyiarkan atau mengeluarkan pemberitahuan bohong dan/atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan antargolongan. (knv/idh)