KSP Temui Pendemo BPJS di Depan Istana

Jakarta - Massa unjuk rasa yang tergabung dalam kelompok Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Massa tersebut akhirnya ditemui oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Massa tersebut diterima oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo serta tenaga ahli utama Kedeputian II Bimo Wijayanto dan tenaga ahli utama Kedeputian IV Wandy Tutorong. Penerimaan dilakukan di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/9).

Dalam kesempatan itu, Ketua DKR Depok yang juga menjadi koordinator aksi Roy Pengharapan menegaskan, mereka ingin melaporkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait pelayanan BPJS. Ada kekhawatiran Jokowi tidak menerima informasi yang valid mengenai pelayanan BPJS.

Baca juga: BPJS Defisit, DKI Cari Cara Subsidi Obat dan Operasional RSUD

"Kami hanya mau melaporkan apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang kami lihat, rasakan dan alami. Kami khawatir Pak Jokowi tidak mendapat informasi lengkap tentang BPJS. Ini semata-mata bentuk kepedulian kami kepada bapak Presiden yang kami hormati," kata Roy Pengharapan dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh KSP, Rabu (12/9/2018).

Beberapa hal yang disampaikan Roy antara lain soal peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh direksi BPJS yang dianggap sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat pengguna kartu BPJS. Selain itu, ada dia menegaskan bahwa belum semua masyarakat mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digalakkan pemerintahan Jokowi-JK.

Baca juga: KemenPAN-RB: Pesan Berantai Penerimaan 200 Ribu CPNS 2018 Hoax!

Roy juga mencontohkan salah satu regulasi yang merugikan, yakni tentang kegawatdarutan. Regulasi ini dirasa mempersulit proses untuk mendapatkan kartu BPJS dalam kondisi emergensi atau gawat darurat.

"Dulu mudah tapi sekarang jadi sangat sulit dan rumit sehingga pasien bisa keburu meninggal sementara kartu emergensinya belum jadi," katanya.

Terkait dengan aduan DKR itu, Eko menegaskan bahwa pemerintah selama ini sangat jelas menjadikan BPJS sebagai prioritas. Adanya persoalan di lapangan, kata eko, harus dikomunikasikan secara intens.

Baca juga: Dolar Menguat, KSP: Ini Masalah Sejak Zaman Soeharto

"Persoalan yang terjadi di lapangan memang harus dikomunikasikan secara intens agar semua pihak yang bertanggungjawab bisa fokus bekerja keras untuk menyelesaikannya," kata Eko.

Eko juga menjelaskan, memang ada masalah dalam kelancaran pembayaran kewajiban BPJS. "Namun Presiden Jokowi minggu lalu sudah memerintahkan agar segera dilakukan pembayaran. Presiden juga telah memahami masalah-masalah dalam BPJS," tegas Eko.

Eko lantas mempersilakan DKR untuk intens berkomunikasi dengan KSP agar bisa bersama-sama mengawal BPJS. Tujuannya agar pelayanan BPJS menjadi lebih baik.

"Penting untuk selalu menjalin komunikasi antara semua stakeholder terkait BPJS. DKR saya persilakan untuk berkomunikasi langsung dengan KSP, baik dengan Kedeputian IV maupun Kedeputian II," kata Eko.

Massa DKR itu sebelumnya berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut agar pelayanan BPJS lebih tidak malah menyusahkan masyarakat. (jor/tor)