Soal Demokrat Dua Kaki, Gerindra: Prabowo Paham Itu Demokrasi

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ketua umumnya sekaligus Bakal Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto memahami terbelahnya dukungan kader Partai Demokrat terhadap dirinya. Muzani menuturkan, Prabowo memahami dalam momen demokrasi riskan terjadi ketidaksamaan dukungan di internal partai.

"Beliau (Prabowo) sudah mendapat penjelasan dan beliau paham. Penjelasannya bahwa apa yang dihadapi adalah sesuatu yang juga terjadi di setiap event demokrasi. Jadi pembelahan (suara di internal) partai terjadi dalam pemilihan bupati, walikota, gubernur. Selalu ada," kata Muzani di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/9/2018).

"Karena pemilihan kepala daerah adalah gabungan antara pemilihan figur dan partai politik. Karena pemilihan figur dan partai politik selalu saja orang oleh partai yang sama, atau yang bersangkutan berbeda pilihan karena misalnya ada hubungan saudara dengan figur yang berbeda dengan parpolnya, ada kepentingan yang berbeda," lanjut Muzani.

Baca juga: NasDem soal Demokrat Dua Kaki: Publik Nilai Partai Ini Bingung

Muzani menyebut dalam setiap pemilu, terkadang ada partai yang tidak solid sepenuhnya dalam hal dukung-mendukung. Muzani menuturkan menurut catatan dia, hampit tidak ada partai yang benar-benar solid di internalnya.

"Itulah yang menyebabkan pembelahan tidak dapat dihindari. Sehingga dalam setiap pemilihan kapala daerah tidal ada partai yang solid, hampir tidak ada dalam catatan kami. Termasuk dalam pilpres," jelas dia.

"Sejak pemilihan langsung 2004, 2009, 2014, tidak ada partai politik yang solid dalam pilpres. Beliau (Prabowo) memahami itu sebagai sebuah keadaan demokrasi kita," tambah dia.

Baca juga: Demokrat Main Dua Kaki? Ketum PAN: SBY Nggak Gitu

Muzani lalu menyampaikan partainya tak pernah memaksa kepala daerah yang diusung mereka untuk memantapkan dukungan pada Prabowo - Sandi. Muzani menuturkan yang dilakukan Gerindra adalah memastikan kepala daerah, yang diusungnya dan memenangi pilkada, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan menuntaskan janji-janji saat masa kampanye.

"Pak pranowo juga sama sekali tidak memaksa gubernur, bupati yang kita usung terus harus menentukan pilihan politik. Enggak. Edy Rahmayadi baru saja dilantik (sebagai) Gubernur Sumatera Utara. Yang kita dorong adalah Edy menjalankan fungsinya sebagai gubernur, menjalankan fungsinya memberikan pelayanan ke masyarakat Sumatera Utara sebaik-baiknya," terang Muzani.

"Kita tidak juga minta dia masuk dalam tim sukses, kita juga tidak minta kepada Gubernur Kalimantan Timur (Isran Noor) untuk jadi tim sukses. Kalau kemudian keberpihakannya kepada kami, kami berterimakasih," sambung dia. (aud/nvl)