"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Menurut Ferdinand, PD tak mau apabila kader-kadernya di Papua tidak dipilih karena PD mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferdinand menjelaskan, kader-kader di Papua sempat menggelar rapat dan hasilnya menginginkan berkoalisi dengan Jokowi.
"Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," ungkap Ferdinand.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim kader Demokrat di Papua termasuk yang menjabat sebagai bupati sudah menyatakan dukungan ke Jokowi.
"Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9).
Lukas menegaskan siap menerima sanksi dari Demokrat. Menurut dia, politik adalah pilihan, karena itu dirinya memilih Jokowi.
"Kita bilang Jokowi ya Jokowi," ujar dia. (rna/tor)