Dilaporkan ke DKPP, Anggota Bawaslu: Statement Kami Sesuai Tugas

Jakarta - Dua anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dan Rahmat Bagja, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap membiarkan hashtag 2019GantiPresiden. Rahmat menyebut apa yang dikatakannya tak menyalani aturan.

"Kami mengeluarkan statement sesuai dengan tugas dan wewenang," kata Rahmad via pesan sengkat kepada detikcom, Jumat (7/9/2018).

Baca juga: Dinilai Biarkan 2019GantiPresiden, 2 Anggota Bawaslu Diadukan ke DKPP

Meski begitu Rahmat tetap mempersilahkan laporan itu dilanjutkan. Dia juga tak berencana mengambil langkah perlawanan terhadap pelaporan tersebut.

"Ya dipersilahkan. Tidak ada langkah yang akan diambil," imbuhnya.

Fristz dan Rahmat sebelumnya tim advokasi LBH Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), M Ridwan dan Adhel Setiawan. Mereka keberatan kedua komisioner Bawaslu itu menyatakan tagar 2019GantiPresiden bukan kampanye hitam.

Baca juga: Dahnil Anzar: Tagar 2019GantiPresiden Kreativitas Narasi Politik

Dalam laporannya, Almisbat melampirkan bukti berita yang memuat pernyataan dua komisioner Bawaslu soal aksi 2019GantiPresiden bukanlah kampanye hitam. Komisioner Bawaslu itu dituding melanggar kode etik Nomor 2 Tahun 2017 peraturan DKPP.

"Ganti sistem kita kan sudah baku mau diganti nih sama oknum-oknum Hitzbut Tahrir dan Bawaslu tidak masalah dengan gerakan ini, nah itu letak pelanggaran Fritz dengan Bagja," kata Adhel di kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018). (abw/jor)