Soal Sengketa Kekayaan Intelektual, Kemenkum HAM Sarankan Cara Ini

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) berupaya membina para pihak yang bersengkata dalam menyelesaikan masalahnya. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman menyebutkan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual (KI) bisa dilakukan melalui litigasi (pengadilan), namun lebih baik dilakukan melalui jalur alternatif non litigasi atau lembaga mediasi karena alasan lebih mudah.

"Penyelesaian sengketa KI dinilai lebih baik melalui jalur non litigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biayanya pun lebih ringan dibanding jika diselesaikan melalui jalur litigasi", ujar Fathlurachman, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2018).

Baca juga: DJKI Komitmen Bebas Korupsi dalam Layani Permohonan Hak Cipta

Hal itu disampaikan saat memberi sambutan pembukaan kegiatan Pelatihan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau cara alternatif menyelesaikan masalah. Acara diadakan selama 7 hari di Park 5 Hotel, Jakarta mulai 3 September 2018.

Kegiatan pelatihan tersebut merupakan hasil dari kerja sama antara Kemenkum HAM RI dengan Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO) dalam kerangka Indonesia-Swiss Intellectual Property (ISIP) Project Phase II. Acara tersebut dihadiri dari perwakilan Swiss Federal institute of Intellectual Property serta Executive Director Pusat Mediasi Nasional (PMN), A. Fahmi Shahab dan peserta Pelatihan ADR dalam hal ini DJKI.

Fathlurachman menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya kepada pemerintah Swiss melalui SECO, PMN dan para peserta pelatihan.

Baca juga: Indikasi Geografis DJKI Dorong Harga Jual Produk Lokal Tinggi

Menurutnya, sengketa KI timbul ketika terjadi pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak KI (kekayaan intelektual) oleh pihak lain yang mengunakan atau memanfaatkan hak eksklusif tersebut, secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam hal tersebut aspek hukum atau perlindungan hukum sangat penting, di mana hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi kreator karya intelektual.

Selain itu, upaya penegakan hukum KI yang dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI dengan berdirinya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada DJKI sejak tahun 2010 silam. Hal itu merupakan bentuk tindakan konkrit upaya penegakan hukum di bidang KI. (ega/ega)