Ombudsman: Pejabat Negara Dukung Paslon Berpotensi Maladministrasi

Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pejabat negara yang memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2019. Ombudsman berpendapat fenomena tersebut berpotensi terjadinya maladministrasi.

"Fenomena yang terjadi belakangan itu ada menteri yang memberikan dukungan terbuka kepada salah satu capres dan cawapres dan kemungkinan mereka juga akan menjadi tim kampanye. Ada kepala daerah juga," ujar komisioner Ombudsman, Laode Ida, saat jumpa pers di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2018).

"Yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap satu paslon itu merupakan bagian dari potensi maladministrasi," imbuhnya.

Baca juga: Jusuf Hamka Gantikan Agus Gumiwang Jadi Bendahara Timses Jokowi

La Ode menjelaskan baik menteri maupun kepala daerah yang menerima gaji dari negara tidak boleh memberikan dukungan politik kepada salah satu paslon. Para pejabat negara tersebut harus bersikap netral pada saat kampanye Pilpres 2019.

Jika tidak netral, akan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sikap tidak netraal juga bisa mempengaruhi aparatur-aparatur sipil di bawahnya yang akan ikut memberikan dukungan ke paslon yang didukung pejabat tersebut.

Baca juga: JK Belum Terima SK sebagai Dewan Pengarah Timses Jokowi-Ma'ruf

"Nanti itu akan menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dampaknya luas sekali, buruknya pelayanan publik atau terjadinya diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, pemanfaatan jabatan dengan uang yang melekat di dalamnya. Padahal dia bergerak untuk kepentingan politik. Itu nggak boleh," tutur Laode.

Untuk diketahui ada empat menteri atau pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja masuk dalam Timses Jokowi-Ma'ruf Amin. Kelimanya menempati posisi berbeda di Timses Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dilihat detikcom dari daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Senin (20/8), semua posisi di TKN itu sudah terisi kecuali nama Ketua TKN.

Baca juga: Moeldoko Hadiri Rapat Timses Jokowi-Ma'ruf di Posko Cemara

Para menteri dan pejabat setingkat menteri yang masuk dalam TKN Jokowi-Ma'ruf adalah:
1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat
2. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah
3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Dewan Pengarah
4. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Wakil Ketua.

Tak hanya menteri, sejumlah kepala daerah juga telah secara terbuka memberikan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Di antaranya, Gubernur Jawa Barat Terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah, dan Gubernur NTB TGH Zainul Majdi Tuan Guru Bajang (TGB). (mae/jbr)