Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018, Menag Gagas 8 Inovasi Haji 2019

Mekah - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 ini masih berjalan dalam sedang fase pemulangan. Meski begitu, Menag Lukman Hakim Saifuddin sudah menatap ke depan, menggagas 8 inovasi penyelenggaraan haji untuk tahun 2019.

"Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi," tutur Lukman di rapat Evaluasi Sementara Operasional Haji 2018, Rabu (29/08) malam di Jeddah.

Baca juga: Minta Laporan Dipercepat, Menag Ingin BPIH 2019 Diumumkan Akhir 2018

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun depan pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal. Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jakur cepat imigrasi.

"Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah," kata Lukman.

Kedua, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim. Jadi tidak lagi menggunakan sistem sepatuh full musim separuh blocking time seperti tahun ini.

"Langkah ini diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal. Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah," kata mantan Wakil Ketua MPR ini.

Ketiga, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) diminta untuk lebih tegas di Mina. Pada tahun ini jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkapling tenda.

Baca juga: 5 Hari Pasca-Armina, Total 201 Jemaah Haji Wafat di Arab Saudi

"Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim," ujar Lukman.

Keempat, adalah revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armina. "Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi dan jumlah petugas setiap pos," ujar Lukman.

Kelima, Lukman menilai jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji. Di sini peran pembimbing ibadah (Bimbad) diperlukan. Menurut Lukman, ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya.

"Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit," kata Lukman.

"Keenam, intensifkan sistem laporan haji terpadu, pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan," ungkapnya lagi.

Lukman meminta agar sistem pelaporan dengan aplikasi harus segera dibangun. "Sistem informasi harus terintegrasi dengan kloter maupun non-kloter," tambahnya.

Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). Sebagaimana diketahui untuk di wilayah Mekah, ada kantor Daker baru Al Mabrur yang sudah ditempati namun belum berfungsi optimal.

"Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga setiap orang dapat terlayani dengan baik," ingat Menag.

Kedelapan, Lukman meminta penguatan di bidang kesehatan. Ada perhatian terhadap jemaah haji dari hulu. Perlu dicatat bidang kesehatan ini mendapatkan apresiasi di tahun 2018 lantaran mampu menekan jumlah jemaah sakit dan meninggal dengan seleksi ketat untuk calon jemaah haji.

"Saya ingin rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan," pungkas Lukman. (fjp/aan)