.webp)
"Ini anggaran banjir kenapa diturunkan, harusnya kan kalau perlu ditambah," kata Prasetio dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
Prasetio mengaku masih menemukan sungai-sungai yang belum dilakukan normalisasi. Dia khawatir dicoretnya anggaran dapat mempengaruhi penanganan banjir di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kelanjutan Normalisasi Ciliwung |
"Masalah kita banyak ini, coba beri saran ke Pak Gubernur. Bahaya ini kalau ini tidak ditindaklanjuti," ucap Prasetio.
Dalam rapat anggaran di DPRD DKI, Pemprov DKI memberikan pemaparan mengenai beberapa anggaran program yang dicoret. Dari sepuluh anggaran terbesar yang dicoret, terdapat beberapa anggaran penanganan banjir.
Berikut ini 10 kegiatan terbesar yang dicoret, termasuk penanganan banjir di Jakarta:
1. Pembangunan rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
2. Peningkatan layanan umum daerah pada 15 BLUD dengan anggaran Rp 114 miliar.
3. Pembangunan prasarana kali atau sungai dan kelengkapannya pada sistem aliran timur sebesar Rp 87 miliar.
4. Pembangunan saluran, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Rp 64 miliar.
5. Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung, dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat dengan anggaran Rp 57 miliar.
6. Penyediaan peralatan kesehatan pada 19 UKPD Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 48 miliar.
7. Pembangunan lanjutan gedung Perpustakaan Cikini Blok B dengan anggaran Rp 40 miliar.
8. Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada sistem aliran timur dengan anggaran Rp 34 miliar.
9. Pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta Rp 32 miliar.
10. Pengadaan lahan untuk kantor Lurah Jembatan Besi Rp 25 miliar.
Simak Juga 'Anies Naikan Anggaran Program-program Khusus':
(fdu/fdn)
