Syarifmencuitkan hal itu melaluiakunTwitter-nya, @LaodeMSyarif, pada 25 Agustus 2018. Berikut ini cuitan Syarif:
Tiba-Tiba diusir dari seat yang yg sudah kami beli krn mau didekasikan buat VIP tp setelah minta penjelasan panitia mana aturannya, dia bilang "kebijakan panitia" #AsianGames18Badminton @AnjelMalik @unilubis Untung setelah liat penonton protes...mereka panggil lagi. pic.twitter.com/cqcDFucRei
β Laode M Syarif (@LaodeMSyarif) August 26, 2018
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan pada Senin (27/8) kemarin, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menerima informasi adanya pejabat yang menerima, bahkan meminta, tiket Asian Games secara gratis. Para pejabat itu diimbau melaporkan hal tersebut ke KPK karena merupakan bentuk gratifikasi.
"KPK menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket, bahkan minta tiket untuk menonton pertandingan. Kami ingatkan, hal tersebut tidak diperkenankan oleh aturan hukum yang berlaku," kata Febri.
Febri menyebut ada risiko pidana apabila gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja setelah diterima. Untuk pencegahan, Febri mengimbau para pejabat tersebut membeli langsung tiket itu.
"Jangan sampai kemudian jabatan disalahgunakan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis. Bahkan di KPK salah satu pimpinan KPK ketika ingin menonton Asian Games tersebut membeli tiket karena kami melihat hal tersebut haruslah dipisahkan dari jabatan," imbuh Febri.
Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada BUMN yang memborong tiket untuk diberikan kepada pejabat. "Banyak pejabat minta tiket ke panitia dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat," kata Agus.
Tonton juga 'Jonatan Christie akan Sisihkan Bonus untuk Bantu Korban Lombok':
(dhn/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini