.webp)
Seperti dilansir Reuters, Selasa (28/8/2018), laporan setebal 50 halaman itu diajukan para aktivis dan keluarga dari delapan korban 'perang narkoba' pada Selasa (28/8) waktu setempat.
Laporan itu menyerukan persidangan atas Duterte terkait ribuan kasus pembunuhan di luar hukum, termasuk eksekusi 'tidak tahu malu' oleh para polisi Filipina yang bertindak dengan impunitas. Disebutkan juga dalam laporan itu bahwa para pengkritik Duterte malah 'diadili' dan kasus-kasus yang dilaporkan para keluarga korban tidak ditindaklanjuti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laporan kepada ICC yang secara resmi disebut 'komunikasi' ini mengikuti laporan serupa yang diajukan kepada ICC pada April 2017 oleh seorang pengacara Filipina. Terkait laporan itu, ICC baru memulai penyelidikan awal pada Februari lalu.
Laporan terbaru ini diajukan oleh jaringan aktivis, pastur dan warga yang merasakan dampak negatif dari operasi melawan narkoba yang digaungkan Duterte. Laporan itu juga menyertakan testimoni enam dari delapan keluarga korban yang tewas di tangan polisi Filipina.
"Duterte secara pribadi bertanggung jawab karena memerintahkan polisi nasional melakukan pembunuhan massal," sebut pengacara yang mewakili para pelapor, Neri Colmenares, kepada wartawan setempat.
Sebelumnya, Duterte mengakui dirinya telah meminta polisi untuk membunuh, hanya jika nyawa mereka terancam. Dalam pidato tahunan yang disampaikan bulan lalu, Duterte menyebut perang melawan narkoba akan 'tak mengenal belas kasihan dan mengerikan' dalam dua tahun pertama.
Dalam pernyataan beberapa waktu terakhir, Kepolisian Filipina menyebut lebih dari 4.400 orang tewas dalam operasi melawan narkoba. Menurut polisi, mereka yang tewas merupakan para pengedar narkoba yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap.
Kepolisian Filipina juga menyangkal tudingan-tudingan para aktivis bahwa polisi sengaja menutupi dan mengeksekusi mati para pengguna narkoba.
Menanggapi laporan terbaru ke ICC ini, juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, menyebutnya 'tidak akan berhasil' karena Filipina sudah menarik diri dari Statuta Roma, yang menjadi dasar pembentukan ICC. Diketahui bahwa Duterte memutuskan penarikan diri secara sepihak dari Statuta Roma pada Maret lalu, setelah menyebut ICC tidak mengikuti prosedur dan prasangka tak bersalah atas dirinya.
Belum ada tanggapan resmi dari kantor ICC terkait laporan terbaru ini.
ICC menjadi kekuatan peradilan terakhir yang bisa diandalkan ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menyelidiki suatu kejahatan. Pemerintahan Filipina selama ini menyatakan pengadilan dalam negeri memiliki kemampuan dan independen.
Tonton juga 'Pidato Kontroversial Duterte soal Tembak Kelamin Perempuan':
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
