.webp)
Ramainya pembahasan #2019GantiPresiden ramai lagi setelah adanya aksi penolakan terhadap pertemuan atau deklarasi gerakan ini di berbagai daerah, di antaranya Pekanbaru dan Surabaya.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengkritik keras gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut disebut sebagai makar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ngabalin membeberkan alasannya menganggap #2019GantiPresiden sebagai makar. Menurutnya, tagar tersebut secara tak langsung punya semangat berbeda dari Pilpres 2019.
Baca juga: Jubir Istana: #2019GantiPresiden Makar! |
"Kenapa? Terhitung 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB, presiden harus diganti. Sedangkan 27 April baru pemilu. Pemilu itu bukan ganti presiden, pemilu itu adalah pemilihan presiden baru. Oke?" ucap Ngabalin.
Ngabalin punya nama sendiri untuk kelompok gerakan #2019GantiPresiden. Apa itu?
"Karena itu, maka saya memberi nama 'Gerombolan Pengacau Keamanan Negara'," ucap Ngabalin.
Pernyataan Ngabalin ini kemudian ditanggapi beberapa parti politik, salah satunya Partai Demokrat (PD). PD meminta Ngabalin lebih berhati-hati dalam memilih diksi.
"Saya kira Istana dan juru bicaranya, Ali Mochtar Ngabalin, harus lebih hati-hati dalam menggunakan kata 'makar' dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden," ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon, Senin (27/8).
Jansen tak keberatan jika memang Istana keberatan atas gerakan #2019GantiPresiden. Namun penggunaan kata makar, kata Jansen, tak boleh asal bunyi.
"Istana boleh tidak suka dan merasa terganggu dengan gerakan ini, namun menyikapinya dengan mengatakan makar adalah tindakan yang sembrono," tegas Jansen.
Partai Gerindra juga menanggapi pernyataan Ngabalin itu. Gerindra menilai penyebutan 'makar' itu 'bisa-bisanya' Ngabalin.
"Makar? Ah itu bisa-bisa aja," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/8).
Muzani heran mengapa tagar #2019GantiPresiden dianggap tak relevan. Muzani lantas mengungkit gerakan yang ingin Presiden Joko Widodo dua periode.
"Yang relevan berarti apa? Gerakan Jokowi tetap? Itu spanduk-spanduk banyak tuh, gede-gede banyak banget di seantero Jakarta, tetap dua periode segala macam. Itu relevan nggak kira-kira?" ujar Muzani.
Wakil Ketua MPR itu meminta pemerintah mengedepankan prinsip demokrasi dalam bernegara. Dia meminta kebebasan berpendapat tak dikekang.
"Jadi dalam alam demokrasi, yang penting tidak mengganggu. Yang paling penting menjaga persatuan, keutuhan, yang paling penting bahwa meyakini Pancasila dasar negara kita," tegas Muzani.
Sementara itu, Partai Golkar sendiri menilai gerakan #2019GantiPresiden sebagai cara untuk mencuri start sebelum kampanye Pilpres 2019 dimulai.
"Kami tak khawatir dengan gerakan #2019GantiPresiden. Itu kan cara mereka untuk mencuri start kampanye dengan tidak menyebut siapa yang mereka dukung sebagai capres," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (27/8).
Ace menyebut indikasi tujuan gerakan tersebut sudah jelas sebagai bahan kampanye. Mengingat para penggeraknya adalah politikus dari partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto.
"Penggeraknya sudah tahu siapa dan dari partai mana serta selama ini mendukung capres siapa. Toh konfigurasi capres-nya hanya dua pasangan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo," tutur Ace.
PDIP juga terang-terangan menyebut deklarasi #2019GantiPresiden sebagai gerakan inkonstitusional. Sebab, gerakan itu dilakukan sebelum masuk masa kampanye.
"Sikap kami memberikan dukungan siapa pun itu nanti presidennya. Kalau terlalu awal meminta ganti presiden itu tindakan yang inkonstitusional," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/8).
Hasto pun menegaskan Presiden Jokowi tidak reaktif terhadap gerakan itu. "Untung presidennya Pak Jokowi. Kalau dulu, mungkin sudah dibentuk Tim Mawar, dibentuk untuk mengeksekusi itu. Ini untung Pak Jokowi, sangat demokratis," imbuh Hasto.
Awalnya, menurut Hasto, gerakan itu dibiarkan atas nama kedewasaan dalam berpolitik. Namun lama-kelamaan Hasto menyayangkan lantaran gerakan itu dimanfaatkan dengan bebas tanpa menghormati konstitusi serta mencederai demokrasi.
"Apa pun, pendukung dari Jokowi atau Prabowo, bebas mengekspresikan, tapi dalam ruang lingkup aturan main. Itu yang kami harapkan untuk disikapi secara dewasa oleh kita semua," ucap Hasto.
Menko Polhukam Wiranto turut angkat bicara. Dia meminta semua pihak menahan diri terkait pro-kontra #2019GantiPresiden. Wiranto tak ingin kontestasi pemilu berujung gesekan di masyarakat.
"Kita tidak perlu melakukan suatu langkah-langkah yang ekstrem hanya karena istilah. Yang penting kita sama-sama menahan diri untuk melakukan langkah-langkah persiapan pemilu sesuai aturan," ujar Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/8).
Wiranto berharap tahapan pemilu diikuti sesuai dengan aturan. Pengawas pemilu, ditegaskan Wiranto, menjadi pihak berwenang yang menangani dugaan pelanggaran.
"Jangan sampai terpengaruh pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemilu. Itu ada pasti ada. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat sabar, masyarakat mengikuti tahapan-tahapan pemilu dengan saksama sesuai aturan yang berlaku," imbuhnya.
Sementara itu, inisiator gerakan tersebut, Mardani Ali Sera, meminta karakter elegan dan santun tetap dipertahankan.
"Gerakan #2019GantiPresiden harus tetap menjaga karakter gerakan yang elegan, santun, dan cerdas. Karena ini gerakan mencintai negeri dengan cara mendidik masyarakat untuk berani, cerdas, dan tetap santun," kata Mardani lewat keterangan tertulis, Senin (27/8).
Dia mengatakan seluruh pemahaman gerakan #2019GantiPresiden sudah diterbitkan dan bukunya dapat dimiliki dengan cara menghubungi penerbit atau mengunjungi situs mardani.info untuk melihat beberapa bab buku tersebut.
Ketua DPP PKS ini juga mengingatkan rekan-rekan relawan mencermati naskah deklarasi #2019GantiPresiden. Mardani menambahkan karakter elegan dan santun, juga disertai prosedur dan izin di setiap tempat deklarasi.
"Karena itu, dalam setiap acara deklarasi, kami selalu mengikuti semua prosedur, baik perizinan tempat, pemberitahuan, dan lokasi yang kadang-kadang jauh dari keramaian. Seperti di Serang, samping makam, jalan tidak dimasuki mobil dan di Kubu Raya, Pontianak, di perkampungan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Mardani ingin gerakan #2019GantiPresiden menjadi pendidikan politik kepada masyarakat dengan keriangan, suasana deklarasi festival yang menggembirakan. "Ada lagu-lagu perjuangan dan lagu Mas Alang sebagai 'lagu wajib' kami," imbuhnya.
Sementara itu, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang merupakan salah satu Ketua PBNU, mengatakan NU bisa menjadi penengah dalam kisruh deklarasi gerakan tersebut.
"Menurut saya, NU sangat bisa menjadi penengah," ujar Gus Ipul di Surabaya, Senin (27/8).
Menurut Gus Ipul, dalam mengatasi permasalahan ini, perlu ada gerakan tengah yang bisa mengakomodasi kedua kubu. Gus Ipul menilai perlu ada pihak yang menjembatani pihak yang pro dan kontra terhadap gerakan #2019GantiPresiden.
"Jadi kita ingin ada gerakan tengah yang bisa mengakomodasi semua untuk bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Bisa dari mana saja, siapa saja bisa menjembatani ini," ucap Gus Ipul.
Eks cagub Jatim itu juga mengimbau jangan lagi ada makian dari kelompok satu kepada kelompok yang lain. Gus Ipul menambahkan kontestasi yang guyub di Pilgub Jatim 2018 patut ditiru.
"Kita tidak ingin adanya makian-makian dari kelompok satu kepada kelompok yang lain. Kita perlu menghadirkan politik yang, seperti khususnya di Jawa Timur," kata Wakil Gubernur Jatim tersebut.
Video Massa Pro dan Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden Bentrok
 |
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
