.webp)
"Jadi sekarang ini kita melakukan pendataan dan verifikasi sudah mencapai 17.400 (rumah), jumlah akhirnya berapa tidak tahu. Tapi kita akan terus melakukan ini secepatnya agar pemulihan ini dapat dilakukan dengan baik," ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei usai rapat di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).
Rumah warga yang rusak akibat gempa tersebut nantinya akan mendapat bantuan dana untuk perbaikan. Saat ini BNPB terus melalukan persiapan untuk membantu pembenahan rumah warga dibantu TNI/Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk membantu perbaikan rumah warga, pemerintah juga bekerjasama dengan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Pemprov Jawa Timur untuk penyediaan bahan baku bangunan. Nantinya akan ada depo bangunan di setiap desa dan kecamatan.
"Sehingga dengan sudah dibersihkan dari puing, lalu bahan bangunannya ada, masyarakat diberikan pendampingan teknis dari mahasiswa yang kami siapkan ada sekitar 2 ribu orang. Dengan demikian maka pemulihan untuk perumahan bisa dilakukan secara cepat," ujarnya.
Willem memastikan pihaknya memerhatikan akuntabilitas dari pendataan rumah warga yang rusak. Data rumah rusak tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim dari kementerian dan lembaga terkait.
"Setelah verifikasi maka rumah itu di-SK-kan oleh bupati, setelah hasil verifikasi itu BNPB akan mengajukan kepada Menteri Keuangan tentang uang (bantuan). Yang sudah disebutkan oleh bapak Wagub bahwa rusak berat Rp 50 juta, sedang Rp 25 juta, dan ringan Rp 10 juta," jelasnya.
Saat ini BNPB tengah menyiapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi (Renaksi) terkait penanganan gempa NTB. Renaksi tersebut berupa dokumen petunjuk bagi kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Apa yang menjadi tugas/tanggung jawabnya lalu dicantumkan sumber anggarannya. Perintah dari bapak presiden melalui bapak wapres bahwa rehabiltiasi/rekonstruksi ini untuk perumahan sudah selesai pada akhir Maret, dikasi waktu kami 8 bulan, sedangkan untuk keseluruhannya sampai Agustus tahun depan," tuturnya.
Untuk fasilitas umum yang rusak akibat gempa, BNPB juga sudah bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk mendirikan sekolah-sekolah sementara, rumah sakit sementara, rumah ibadah sementara. Dengan demikian kegiatan sosial dan perekonomian warga menjadi tidak terganggu.
"Jadi pemulihan di lima sektor pemukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, fasilitas umum, lalu ekonomi dan lintas sektoral. Artinya, bangunan-bangunan dari pemerintah dan sebagainya itu akan kita lakukan pemulihan segera," paparnya.
(nvl/dnu)
