Di Sidang M Taufik, Ahli Nilai PKPU Tak Batasi Hak Politik Orang

Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai Peraturan KPU (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 bukan membatasi hak politik seseorang. Menurutnya, seseorang tetap masih punya hak memilih dalam pemilu.

Donal Fariz menjadi ahli yang dihadirkan KPU DKI Jakarta dalam sidang ajudikasi terkait aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg. Sidang ajudikasi tersebut berkaitan perkara Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik.

"Ini politik hukum tafsir demokatis dimaknai orang-orang tertentu dibatasi. Saya baca PKPU menegaskan tidak membatasi hak politik, masih boleh untuk memilih," ucap Donal saat sidang ajudikasi di Kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung Sunter, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Ahli Heran Gerindra Lampirkan Pakta Integritas tapi Cantumkan Taufik

Donal mengatakan, eks narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau mantan terpidana korupsi yang tidak bisa menduduki jabatan publik masih bisa mengurusi partai politik. Mereka masih bisa membesarkan partai politiknya.

"Mereka tidak bisa menduduki jabatan publik tapi mereka masih bisa duduk di partai politik. Contoh banyak narapidana kasus korupsi masuk partai politik itu boleh tidak dilarang tapi jabatan publik itu bisa diperdebatkan karena dia sudah gagal (korupsi) di jabatan publik," kata dia.

Kepada Donal, anggota majelis Puadi mengatakan jika adanya lembaga lain memberikan hukuman terhadap orang untuk menghalangi menjadi caleg. Padahal orang itu sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Baca juga: Anies Belum Terima Nama Cawagub DKI dari PKS Pengganti Sandiaga

Namun menurut Donal, aturan itu bukan sebagai hukuman terhadap orang menjadi caleg. "Saya baca bukan pasal hukuman dari lembaga lain. Yang menjatuhkan hukuman itu pengadilan," tutur dia.

M Taufik sebelumnya kembali maju di Pileg 2019 terganjal PKPU yang mengatur eks koruptor tak boleh nyaleg. Taufik, yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI, pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi.

Taufik terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta saat pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004. Meski ada larangan tersebut, Taufik tetap mendaftar ke KPU dan hasilnya ditolak sehingga ia mengadu ke Bawaslu DKI.

Selain itu, Taufik juga menggugat PKPU ke MA. Taufik sempat mediasi dengan KPU soal pencoretan namanya dalam pendaftaran Pileg 2019 namun hasilnya buntu sehingga dilakukan sidang ajudikasi. (fai/dnu)