Pengeluh Volume Azan Dibui 18 Bulan, KY: Hakim Jangan Buta Keadilan

Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman ke Meiliana selama 18 bulan penjara. Komisi Yudisial (KY) yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengawasi hakim, menyesalkan putusan itu.

"Meski wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan hak mutlak dan independensi hakim, tapi seharusnya hal tersebut tidak diartikan bahwa hakim harus kedap atau buta terhadap rasa keadilan di masyarakat," kata juru bicara KY, Farid Wajdi, kepada wartawan, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Meiliana Banding dan Dukungan Ribuan Netizen Tolak 18 Bulan Bui

KY mengimbau semua pihak menghormati proses dan putusan hakim. Seluruh materi dalam persidangan merupakan otoritas hakim untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

"KY juga meminta kepada semua pihak untuk menggunakan jalur yang tersedia melalui upaya hukum. Semua pihak selayaknya bersikap proporsional dalam memandang hasil putusan pengadilan, tidak terlalu prejudice terhadap majelis. Teruslah percaya kepada sistem peradilan kita," ujarnya.

Baca juga: Berkaca dari Meiliana, Begini Aturan Pengeras Suara di 5 Negara

Jika ada pelanggaran kode etik, maka KY terus untuk tetap objektif terkait kasus ini. Namun yang perlu ditegaskan, KY tidak akan masuk dalam ranah teknis yudisial menyangkut pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

"Di sisi advokasi hakim, KY juga meminta kepada semua pihak agar tidak mengintervensi hakim maupun pengadilan dengan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim," pungkasnya.




Tonton juga 'Meiliana Divonis 18 Bulan, DPR: Islam Harus Arif dan Bijaksana':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/aan)