PKS Ajukan Mardani-Nurmansjah Jadi Wagub DKI, NasDem: Susahlah

Jakarta - Partai NasDem DKI menilai usulan dua nama dari PKS untuk posisi Wakil Gubernur Jakarta sulit diterima DPRD. Sebab, usulan dua nama dari satu partai bertentangan dengan undang-undang.

"Ya susahlah. Kan masak dua nama dari PKS semua? Kan harus dari Gerindra ada, satu-satu kan," kata Ketua Fraksi NasDem DKI Bestari Barus saat dihubungi, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: M Taufik Akui Teken Surat Kesepakatan dengan PKS soal Wagub DKI

Bestari mengatakan akan mempertanyakan ke Partai Gerindra jika nantinya tidak mengusulkan nama untuk dicalonkan menempati posisi Wagub DKI. Sebab, menurutnya, berdasarkan undang-undang, partai pengusung, yakni PKS-Gerindra, harus mengajukan masing-masing satu nama.

"Kita khawatir kalau Gerindra tidak mengusulkan, maka ini menjadi tidak sah secara undang-undang. Kita pertanyakan, kita menunggu dari kedua belah partai pengusungnya. Kan masing-masing pengusung itu mengirim nama," jelasnya.

Baca juga: Perebutan Kursi DKI-2 Kian Panas

Lebih lanjut, kata Bestari, seandainya Gerindra mengalah, harus ada surat kesepakatan baru. Misalnya surat itu menyebutkan bahwa PKS-Gerindra sepakat menyodorkan Mardani dan Nurmansjah Lubis.

"Kalau ngalah kan harus ada surat, ngalah itu kan surat harus turun. Artinya ada satu surat dari partai pengusung bahwa kami tidak menginikan calon atau mencalonkan nama Mardani dan Nurmansjah Lubis. Terserah dia mau calonkan tapi kan wajib hukumnya kalau menyerah itu kan diinternalnya saja," jelas Bestari.

"Tersuratnya kan harus mematuhi perundang-undangan karena dia mencalonkan kader lain gitu loh. Tetapi harus tetap ada yang dicalonkan," katanya.


Saksikan juga video 'Presiden PKS: Prabowo Bilang Kursi Wagub Jatah PKS':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/dnu)