Haedar Nashir: Muhammadiyah Istiqomah Tak Masuk Politik Praktis

Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan posisi Muhammadiyah tidak masuk ke ranah politik praktis. Ia membantah jika PP Muhammadiyah dikatakan masuk dalam tim pemenangan pasangan calon presiden di Pilpres 2019.

"Muhammadiyah itu secara institusi tetap istiqomah tidak masuk ke arena politik praktis," kata Haedar kepada wartawan usai salat Id di Komplek Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/8/2018).

Baca juga: Khotbah Id Haedar Nashir: Sejarah Kurban Hingga Gempa Lombok

Ketika ditanya apakah Muhammadiyah masuk dalam tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Haedar menegaskan jika posisi Muhammadiyah tidak masuk ke politik praktis. Ia mengatakan jika semua ormas maupun lembaga islam masuk dalam ranah politik maka akan terjadi politisasi di Indonesia.

"Muhammadiyah secara institusi tetap istiqomah tak masuk ke politik praktis agar bangsa ini ada kartu pengaman. Kalau semua instansi keagamaan rebutan dalam kepentingan politik, nanti bangsa ini makin mengalami politisasi. Biar cukup politik dalam sistem moderen dilakukan parpol dan elit partai" imbuhnya.

Ia mengatakan meskipun ada masyarakat Muhammadiyah yang masuk dalam politik praktis itu merupakan hak setiap orang. Ia tidak mempermasalahkan masyarakat Muhammadiyah yang masuk dalam politik praktis asalkan masyarakat itu tidak membawa organisasi Muhammadiyah didalamnya.

"Kalau ada warga Muhammadiyah dan warga bangsa terlibat dalam parpol itu hak warganya. Kalau terlibat dalam timses atau pemenangan di manapun itu bagian hak kewargaannya. Bukan terkait langsung dengan organisasi," kata Haedar.

Baca juga: Cak Imin Anggap Penting Perwakilan Muhammadiyah di Timses Jokowi

Ia juga berharap agar partai politik ataupun elit-elit parpol tidak menggunakan organisasi islam untuk meraih suara. Jika organisasi islam terseret masuk ke dalam politik praktis, Ia mengatakan urusan umat dan pendidikan dari organisasi itu akan terabaikan. Untuk itu Ia berharap agar politik praktis itu hanya dibacarakan oleh parpol dam para elitnya.

"Saya pikir dengan cara seperti ini sangat elegan. Saya pikir kekuatan politik jangan karena ingin peroleh dukungan masyarakat dan warga organisasi lalu menyeret ormas keagamaan dan ormas sosial lainnya untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis yang memang itu hak politik," kata Haedar. (rna/rna)