"Nggak kok, hampir semua tim, kecuali TGUPP dan Badan Promosi Pariwisata Daerah diisi oleh PNS SKPD yang terkait, jadi tidak ada anggaran terkait, karena mengikuti tupoksinya masing-masing," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, kepada wartawan, Selasa (21/8/2018).
Taufiqurrahman menyebut mayoritas anggota dari tim tersebut adalah PNS DKI Jakarta. Sehingga menurutnya keberadaan tim tersebut tak membebani anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi E yang membidangi kesra itu pun tak sepakat jika banyak tim selaras dengan pemborosan. Hanya saja, dia berharap tim-tim itu bisa menunjukkan dan membuktikan kinerjanya.
"Boros nggak boros tergantung outputnya seperti apa. Outputnya yang perlu diperhatikan. Jangan bikin tim banyak-banyak, tapi outputnya melempem," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, PDIP meragukan efektivitas tim yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PDIP menilai pembentukan tim hanya memboroskan anggaran.
"Itu penghamburan duit rakyat sudah pasti. Tidak cerdas dalam memanfaatkan alokasi anggaran," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (21/8).
Beberapa tim yang dibentuk Anies adalah Tim Perumusan Subsidi Perkeretaapian, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, dan Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Selanjutnya ada Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, Tim Pelaksanaan Program OK Otrip, Tim Kerja Percepatan Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018. (ams/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini