Bamsoet Minta 2 Komisi DPR Sosialisasikan Fatwa MUI soal Vaksin MR

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons putusan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal haramnya vaksin MR (measles rubella). Ada tiga poin yang dijelaskan Bamsoet sebagai bentuk responsnya.

Bamsoet mendorong Komisi VIII dan Komisi IX DPR agar meminta Kemenag dan Kemenkes menyosialisasi putusan MUI dalam pemberian vaksin MR tersebut kepada masyarakat. Dalam putusan MUI dijelaskan bahwa pemberian vaksin MR diperbolehkan (mubah) dalam kondisi darurat.

Baca juga: Vaksin MR Bisa Dipakai Meski Haram, MUI: Fleksibilitas Hukum Islam

"Salah satu isi fatwa tersebut disebutkan bahwa pemberian vaksin MR diperbolehkan (mubah) dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi keterpaksaan (dharurah syar'iyyah) dan kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila ditemukan adanya vaksin MR yang halal dan suci," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (21/8/2018).

Bamsoet juga meminta Komisi IX DPR, peneliti, dan pelaku usaha segera melakukan kajian mendalam terhadap vaksin MR. Selain itu, mereka diminta segera mencari alternatif temuan vaksin dengan kandungan halal.

Baca juga: MUI: Vaksin MR Haram tapi Boleh Digunakan karena Terpaksa

"Melalui World Health Organization (WHO) dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang halal dan suci, mengingat pemberian imunisasi MR bermanfaat dalam memberikan kekebalan bagi masyarakat terhadap ancaman penularan penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti imbauan/informasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai pemberian vaksin MR," jelasnya.



Tonton juga video: 'Benarkah Vaksin untuk Bayi Mengandung Babi dan Mampu Menimbulkan Autisme?'

[Gambas:Video 20detik]

(nkn/tor)