Oded mengatakan setelah berkoordinasi dengan Pemprov Jabar perlu ada perbaikan pengelolaan aset daerah untuk meraih WTP. Sehingga hari ini, Senin (20/8/2018), ia secara khusus memimpin Rakor Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah.
"Harapan saya setelah rakor yang dihadiri oleh semua OPD, camat dan lurah se-Kota Bandung, masalah aset ini bisa menjadi perhatian kita. Mudah-mudahan dan yakin ke depan bisa WTP," ujar Oded usai rakor di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin (20/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk meraih WTP, kata Oded, ada beberapa PR yang perlu diselesaikan seperti piutang sewa hingga pendataan aset. Saat ini untuk pendataan aset dari semula Rp 11 triliun pada tahun 2015 sudah menyusut hingga Rp 1,1 triliun.
"Ini progresnya sudah cukup bagus. Sekarang tinggal yang Rp 1,1 triliun. Insyaallah ini bisa menghasilkan tata keuangan yang baik dan akhirnya kita keluar dari persoalan semula WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP," ucapnya.
Di tempat yang sama Pj Sekda Kota Bandung Dadang Supriatna mengatakan ada tiga poin yang dikecualikan. Pertama mengenai piutang sewa, kedua kewajiban jangka pendek pada pihak ketiga dan ketiga aset tetap.
Aset tetap sendiri terbagi menjadi dua yakni nilai kewajaran dan nilai keberadaan. Saat ini dari total sekitar Rp 1,1 triliun, nilai kewajaran mencapai Rp 600 miliar dan keberadaan Rp 500 miliar.
"Ini yang kita garap tahun ini. Kalau aset tetap kan tidak hanya tahun ini, tapi digarapnya sejak tahun 2015. Tahun 2015 aset tetap dikecualikan Rp 11,5 triliun, kemudian 2016 turun Rp 3,6 triliun dan sekarang sisa Rp 1,1 triliun. Itu yang sedang kita garap," katanya.
Melihat tren positif tersebut, Dadang optimis tahun depan dengan segala upaya dan komitmen semua pihak untuk kali pertama Kota Bandung akan meraih opini WTP dari BPK RI. "Optimis, insyaallah (WTP)," ujar Dadang (tro/mud)