Kemerdekaan ke-73 RI dan Pemilihan Capres-Cawapres

Jakarta - HUT Kemerdekaan ke-73 kemarin, 17 Agustus 2018, diperingati dan diramaikan dengan dua kegiatan besar. Pertama, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games XVIII. Indonesia menjadi tuan rumah kedua kalinya setelah Asian Games IV, 58 tahun yang lalu. Dari sisi penyelenggaraan, pertama kali Asian Games dipertandingkan di tiga kota: Jakarta, Palembang, dan Bandung. Pesta olahraga Asia kali ini menjadi sangat berarti karena diikuti oleh tidak kurang 45 negara, serta 11.000 atlet, terbanyak sepanjang sejarah Asian Games.

Namun, peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun ini lebih ditandai dengan Pemilihan Capres dan Cawapres 2019. Tentu sebuah peristiwa besar karena hendak menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia kelak.

Kita bersyukur selama 73 tahun merdeka, Indonesia tetap tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tidak berubah. Meski diwarnai dengan berbagai pergolakan, mulai dari Indonesia yang terpecah dalam negara bagian di awal kemerdekaan pada 1945-1949, sampai kemudian lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag ditetapkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah Indonesia juga ditandai dengan dua presiden terlama memerintah. Bung Karno (1945-1967) dan Presiden Soeharto (1967-1998). Mengalami presiden paling singkat, Habibie (1998-1999), presiden yang ter-impeach Gus Dur (1999-2001), Presiden Megawati yang menjabat presiden dalam waktu yang singkat (2001-2004), dan presiden terpilih secara demokratis dua kali jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Bicara mengenai para Presiden Republik Indonesia, Jokowi dalam sejarah tidak hanya merupakan presiden yang paling muda, namun juga paling sedikit "track record"-nya dalam pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia. Mari kita amati runtunan Presiden RI sejak 1945-sekarang.

Sukarno menjadi Presiden RI pertama lewat perjuangan politiknya yang amat panjang. Bolak balik masuk penjara atau diisolasi dalam pembuangan, mendirikan Partai Nasional Indonesia sebelum akhirnya menjadi Presiden Indonesia yang pertama. Sukarno adalah Bapak Bangsa yang berjuang untuk Indonesia merdeka semenjak masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Sukarno menyiapkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan NKRI hingga sekarang.

Soeharto menjadi Presiden ke-2 RI memiliki track record panjang di lingkungan militer dan menonjol sejak Serangan Umum 1 Maret 1947 di Yogyakarta. Waktu itu berpangkat Letkol TNI AD, sampai kemudian menjadi jenderal bintang tiga Panglima Kostrad pada 1965, yang kemudian "memaksa" Bung Karno untuk berhenti sebagai Presiden RI setelah berkuasa selama 22 tahun, Soeharto bukan calon yang didorong oleh partai politik. Langkahnya membubarkan PKI dan menangkap tokoh-tokoh partai yang waktu itu terlibat dalam peristiwa G 30 S/1965 membawanya menjadi Presiden RI. Sepanjang hampir 32 tahun, Soeharto berhasil menjabat Presiden RI selama 5 periode, dengan cara membangun platform politik baru mendirikan partai Golongan Karya (Golkar), merestrukturisasi partai-partai politik menjadi tiga partai saja, sampai kemudian mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Prof.Dr. B.J.Habibie yang kemudian menjadi Presiden ke-3 RI, juga memiliki track record yang panjang di lingkungan politik, meskipun sejatinya dia adalah seorang teknokrat kelas dunia. Pasca pengunduran dirinya setelah gagal mendapatkan dukungan dari DPR, Habibie digantikan oleh K.H. Abdurrachman Wahid, Ketua Umum Nahdatul Ulama yang menjadi presiden, dan diganti sebelum masa waktu jabatannya berakhir.

DPR kemudian menetapkan Megawati menjadi Presiden ke-5. Megawati adalah seorang putri Proklamator yang mendirikan PDI-P pada 1999. Presiden Megawati kalah dalam Pilpres 2004 oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya dalam masa pemerintahannya diangkat sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan pada 1999.

SBY menjadi Presiden untuk dua periode lewat Pemilu yang demokratis (2004-2009) dan (2009-2014). SBY mendirikan Partai Demokrat yang dalam 10 tahun menjadi partai nomor satu di Indonesia.

Pada Pilpres 2014 terpilih pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Jokowi adalah satu-satunya Presiden RI yang tidak mempunyai track record dalam politik nasional. Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo pada 2005-2010, dan dipilih untuk kedua kalinya pada 2010. Jokowi kemudian ikut dalam pemilihan Gubernur DKI 2012, meskipun jabatan Walikota Solo yang kedua belum diselesaikannya. Bermodal sukses sebagai Walikota Solo dan menjadi anggota aktif PDI-P, partai yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif waktu itu, Jokowi berhasil menjadi Gubernur DKI, mengalahkan Gubernur incumbent Fauzi Bowo.

Belum selesai dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI, Jokowi dengan didukung oleh PDI-P maju sebagai Capres ke-7 RI pada 2014. Modal Jokowi hanyalah sukses besar sebagai Walikota Solo dua periode, dan popularitasnya di kalangan rakyat selama menjabat Gubernur DKI dari 2012 hingga 2014.

Modal utama Jokowi adalah kedekatan dan keberpihakannya dengan rakyat bawah yang merupakan mayoritas pemilih waktu itu. Sukses Jokowi dalam Pilpres juga didukung oleh faktor lawannya dalam Pemilihan Presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang tidak cukup populer di kalangan pemilih.

Prabowo waktu itu "dituduh" terlibat dalam aksi penculikan mahasiswa pada 1998 dan "kegagalannya" sebagai Perwira Tinggi TNI AD ketika disingkirkan oleh Presiden Habibie di tengah aksi demonstrasi dan kerusuhan yang melanda Jakarta dan Solo.

Tahun depan Jokowi akan maju lagi sebagai Presiden. Kali ini modalnya sudah lebih besar, karena langkah strategisnya menghapus subsidi BBM, membangun infrastruktur jalan raya, bandara, pelabuhan, jaringan listrik, jaringan telepon dan telekomunikasi, membangun tenaga listrik alternatif tenaga surya dan tenaga angin, serta membagikan sertifikat tanah kepada petani di hutan lindung maupun tanah yang selama ini sudah dikelola oleh petani penggarap di berbagai daerah Indonesia.

Jokowi juga menggenjot pembangunan proyek-proyek besar seperti jalan tolo Merak-Banyuwangi, beberaoa bandara baru di Jawa Barat, Semarang, Yogyakarta, Danau Toba. Bandara Cengkareng di Jakarta diperluas. Juga MRT-LRT di Jakarta dan Pelembang, dan kereta cepat Jakarta-Bandung dan double track Jakarta-Surabaya. Bisa ditambahkan juga misalnya pelabuhan laut kapasitas raksasa di Tanjung Priok dan Kuala Namu Medan, bendungan raksasa Jati Gede di Jawa Barat, jalan tol yang membelah Papua dari utara ke selatan dan dari barat ke timur.

Menurut kalangan politisi dan pengamat, keunggulan Jokowi adalah dia merupakan pimpinan bangsa yang jujur dan berani. Tiga kali sepanjang lima tahun pemerintahannya me-reshuffle kabinet, serta mendorong KPK untuk aktif menangkap koruptor apapun pangkat dan jabatannya, juga membangun pemerintahan yang bersih.

Tahun ini berbeda dengan tahun lalu, Presiden Jokowi akan menghadapi "lawan" yang jauh lebih siap. Prabowo Subianto lewat pasangannya Sandiaga Uno serta dukungan empat partai besar Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, memiliki kans mengalahkan Jokowi, meskipun tidak mudah. Kemenangan Prabowo pada pertarungan Pilpres 2019 ditentukan oleh seberapa jauh Sandiaga Uno mampu merenggut pemilih muda milenial dan kaum ibu-ibu. Sementara, Jokowi mempunyai peluang karena track record pemerintahannya yang bagus dalam membangun infrastruktur, bahan kebutuhan pokok, popularitasnya di dalam dan luar negeri, serta keberpihakannya pada masyarakat bawah. Ia juga didukung oleh Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ketua PBNU dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dua institusi Islam yang kuat. Selama lima tahun masa pemerintahannya, Jokowi rajin blusukan ke seluruh Indonesia, ke wilayah terpencil dan terbelakang, ke madrasah-madrasah, pesantren, dan berbagai pusat kegiatan sosial lainnya.

Jokowi maupun Prabowo secara teoritis akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi presiden. Tinggal bagaimana selama kampanye tahun ini dan tahun depan kedua pihak mampu meyakinkan rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka Bangsaku, Sejahtera Rakyatku. Semoga Indonesia memperoleh pemimpin bangsa terbaik yang lebih siap dalam menjaga persatuan bangsa dan mensejahterakan rakyat lima tahun ke depan.

Ishadi SK Komisaris Transmedia

(mmu/mmu)