"Kita melihat sekali lagi ini satu hal yang sifatnya positif untuk rakyat. Jadi sekali lagi kita harus melihat pemilu jangan sampai menutup keadaban politik kita," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).
Hasto menyebut pemerintahan Jokowi-JK berpihak pada kebijakan pembangunan mulai dari wilayah pinggir. Kesejahteraan bagi masyarakat juga menjadi fokus perhatian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Kenaikan gaji) bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral. Karena Pak Jokowi terpilih dari prestasinya melalui kepemimpinan yang merakyat bukan karena politik bansos sebagaimana terjadi secara masif pada tahun 2009 lalu," kata Hasto.
"Tahun 2008-2009 sebagaimana kita ketahui terjadi politik bansos melalui BLT kemudian distribusi raskin, segala sesuatunya dikaitkan dengan elektoral pihak tertentu. Pak Jokowi belajar dari itu dan kami kemudian tidak ingin menjadikan APBN hanya sekedar alat elektoral," tegas dia.
Presiden Jokowi dalam pidato tahunan nota keuangan tahun anggaran 2019, menyebutkan gaji pokok PNS dan pensiunan dinaikan rata-rata 5 % pada 2019.
Jokowi menyebut kenaikan gaji PNS dan pensiunan sebesar 5 % sebagai langkah lanjutan pemerintah dalam percepetan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga.
Tonton juga video: 'Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Pamer Angka Pengangguran Menurun'
(fdn/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini