.webp)
"Langkah Indonesia dalam melangkah maju membutuhkan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara. Selama setahun terakhir, MPR sesuai tugas konstitusionalnya terus berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi bersama, rumah kebangsaan, serta pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat," kata Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, di Ruang Paripurna MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Dalam menjalankan perannya, lanjut Jokowi, MPR disebut mengawal dan memberikan jaminan sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Juga 'Ketua MPR akan Bawa Pembahasan GBHN ke Sidang Paripurna':
"Karena itu, MPR telah membentuk panitia ad hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional serta penyempurnaan sistem ketatanegaraan di negeri kita," ujarnya.
Selain itu, MPR juga terus melanjutkan upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional. Jokowi berharap MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa bersinergi.
"Kita mengharapkan agar ada kemitraan intensif antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengesahkan dua panitia adhoc dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPR. Salah satunya adalah yang menyusun soal rencana pembentukan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 serta dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang berkembang, Rapat Gabungan MPR pada tanggal 24 Juli 2018 menyepakati untuk membentuk 2 Panitia Ad Hoc," ujar Zulkifli. (idh/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
