Tuntut Pengangkatan Honorer K2, Asosiasi DPRD: #2018GantiMenPANRB

MenPAN-RB Asman Abnur. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Se-Indonesia (Adkasi) meminta pengangkatan tenaga honorer K2 jadi PNS segera dilakukan. Ketua Umum Adkasi Lukman Said bahkan menggaungkan agar Menteri PAN-RB Asman Abnur diganti.

"Bukan hanya saya yang bikin #2018GantiMenPANRB, tapi seluruh tenaga honorer K2 juga sudah saya minta menyebarkan itu," kata Lukman saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (13/8/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Lukman, pada Rakernas Adkasi yang dihadiri Presiden Jokowi pun isu tentang pengangkatan tenaga honorer sudah disampaikan. Jokowi, kata Lukman, kemudian menyanggupinya dan meminta MenPAN-RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Luar Negeri menindaklanjuti permintaan tersebut.

"Tapi intinya, tupoksinya MenPAN-RB, ada surat perintah presiden, kami anggap ini Menteri PAN-RB tak serius, karena berlarut-larutnya," ujar politikus PDIP ini.

Lukman kemudian menjelaskan pengangkatan tenaga honorer K2 jadi PNS juga harus didahului revisi UU ASN. Namun, menurut Lukman, MenPAN-RB Asman Abnur belum menyetorkan bahan revisi undang-undang tersebut ke DPR.

"Ternyata MenPAN ini tak menyerahkan, tak menyetor ke DPR RI," ujar Lukman.

Dia khawatir isu ini justru dijadikan komoditas politik mengingat setahun lagi ada Pilpres 2019. Asman Abnur dianggap bisa membahayakan pemerintahan Jokowi di mata masyarakat nantinya.

Lukman Said ikut aksi May Day 2018. (Foto: dok. Lukman Said)

"Ini berbahaya, MenPAN ini bisa mencederai dan mengkhianati presiden," sebut dia.

Sebagian besar tenaga honorer K2 berprofesi sebagai guru hingga perawat di desa-desa. Upah yang mereka terima bervariasi hingga 'seikhlasnya'. Bahkan, menurut Lukman, ada tenaga honorer K2 yang dibayar Rp 30.000 per bulan.

"Secara partai, dia (Asman Abnur) sudah tidak sejalan lagi dengan pemerintah," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, tersebut merujuk pada Asman Abnur yang berasal dari PAN. (bag/tor)