Kemendagri Minta Pemprov DKI Kebut Layanan Kependudukan

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov DKI mempercepat pencatatan data kependudukan. Kemendagri menargetkan hingga akhir Agustus semua catatan kependudukan telah selesai.

"Kita lengkapi dulu sekarang sehingga nanti pilpres, pileg sudah tenang pelayanan. Bisa berjalan baik," kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh seusai rapat koordinasi dengan Pemprov DKI, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Baca juga: Kemendagri Kebut Pendataan WNI di Jeddah

Zudan mengatakan saat ini ada 230.000 data yang belum lengkap ataupun tidak terdaftar dari 10 juta warga DKI. Dia berjanji akan menyediakan blangko sebanyak-banyaknya agar warga bisa segera terlayani.

"Bagi masyarakat yang KTP elektroniknya belum dicetak, segera datang ke tempat-tempat pelayanan publik di kelurahan atau sudin," ucap Zudan.

Warga yang akan berumur 17 tahun pada 2019 bisa mulai melakukan perekaman data. Nantinya, warga bisa mendapatkan e-KTP yang sudah jadi saat genap 17 tahun.

"Jadi anak kelas 3 SMU boleh kepseknya ngundang Dukcapil di hari Sabtu. Bisa nanti ada 100 orang kita datang. Jadi 16 tahun sekarang, 17 tahun di April 2019. Saat sudah 17 tahun KTP bisa diberikan," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Sebut Ada Selisih 10 Juta Orang di DPS Pemilu 2019

Selain itu, Kemendagri saat ini memberikan kemudahan bagi warga untuk mencetak akta kelahiran. Warga bisa mencetak secara online melalui website dukcapil.kemendagri.go.id.

"Udah bisa online mulai 1 Juli. Kita terus membuka diri kalau ada daerah yang belum bisa kita fasilitasi, kita ajari. Karena kita membutuhkan 3 orang saja untuk akta online. Yaitu aplikator, verifikator, dan kepala dinas yang bisa memberikan hak veto untuk dicetak," terang Zudan. (fdu/haf)