.webp)
Dia mengatakan, pernyataan itu merupakan pendapat pribadi. Suhud menegaskan opsi abstain itu bukan keputusan resmi PKS.
"Soal berita PKS abstain yang lagi heboh sekarang saya ingin nyatakan itu pernyataan pribadi saya dan bukan merupakan keputusan resmi partai," kata Suhud kepada wartawan, Kamis (2/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suhud menjelaskan, segala keputusan strategis di PKS diputuskan melalui 2 tahap. Tahap pertama pembahasan di tingkat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Bahasan itu kemudian dibawa ke sidang Majelis Syuro PKS.
"Proses pengambilan keputusan strategis di PKS itu melalui 2 tahap. Pertama, pembahasan di rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) sebagai badan pekerja harian Mejelis Syuro. Kedua, hasil keputusan DPTP dibawa ke sidang Majelis Syuro untuk dibahas lebih lanjut dan diambil keputusan resmi PKS," jelasnya.
Sebelumnya, Suhud menyatakan PKS membuka opsi abstain pada Pilpres 2019 jika dari sembilan tokoh yang diusungnya tak satu pun dipilih jadi cawapres. Suhud saat itu berbicara tentang bangunan koalisi partainya dengan Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Bisa saja PKS meninggalkan bangunan itu.
Dia mengatakan PKS mempertimbangkan opsi abstain di Pilpres 2019 jika akhirnya tak ada kader PKS yang dipilih jadi cawapres. Pernyataan ini diluruskan Suhud dan disebut Suhud sebagai pernyataan pribadi.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan, tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," pungkas Suhud.
Tonton juga video: 'Opsi PKS Abstain, PDIP: Itu Bagian Strategi'
 |
