.webp)
Kemudian, setelah Indonesia lepas dari penjajahan, peran ulama dipinggirkan karena ulama hanya boleh mengurusi persoalan agama, tetapi tidak diizinkan terlibat politik, ekonomi, dan kebudayaan.
"Akibatnya, kita terpuruk. Kekayaan alam dikuasai hanya oleh segelintir orang. Ketimpangan terjadi. Pekerja asing terus bertambah, sementara pengangguran juga tak bisa dikurangi. Kita kembali dijajah, tapi kali ini oleh penjajahan modern," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkifli lalu mengatakan gerakan reformasi telah membuka pintu keterlibatan ulama di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Kendati demikian, dia menilai kekuatan umat Islam yang begitu besar belum bisa dikonversi menjadi kekuatan politik yang bisa memberi keuntungan bagi masyarakat banyak.
"Kita harus bersatu agar dapat memperjuangkan kepentingan umat. Jadi kuncinya adalah persatuan," Zulkifli menambahkan.
Karena itu, Zulkifli berharap, Ijtimak Ulama bisa menyatukan umat dalam napas dan narasi. Dia berpendapat persatuan bukan hanya untuk kepentingan pilkada dan pilpres, tetapi persatuan untuk memperjuangkan tercapainya baldatun toyyibatun wa robbun ghofur yaitu negeri yang subur, makmur, adil, dan aman.
Ikut hadir pada acara tersebut para ulama, tokoh nasional, dan ketua-ketua partai Politik. Ijtimak Ulama akan berlangsung pada 27-29 Juli, membahas persoalan terkini menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
Tonton juga video: 'MPR Minta Lapas Mako Brimob Juga Disidak'
(mul/mpr)
